Borneo Law Firm Lengkapi dan Tambah Bukti Dokumen Judicial Review UU Provinsi Kalsel

  • Whatsapp

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan hal ini dilanggar karena pada Pasal 18 UUD 1945 Pemerintah Daerah mengurus daerahnya masing- masing dan kemudian Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang kemudian berdasarkan Pasal 48 Ayat (3) UU Pemerintahan Daerah menyebutkan Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

4. Asas keterbukaan hal ini dilanggar karena tidak didengar secara komprehensif terkait dalam pembentukan UU Provinsi Kalsel yang isinya ada memindahkan Ibukota provinsi Kalimantan Selatan.

BACA JUGA:  Tambak Udang dan Sawit Potensi Masa Depan di Pasangkayu

“Hal tersebut diataslah yang di langgar dalam Prorses pembuatan UU Prov Kalsel,” tambahnya.

Terkait Judicial Review uji materiil pihaknya buat penegasan bahwa pemindahan ibukota provinsi Kalimantan ke banjarbaru menimbulkan gejolak dimasyarakat dan beragam penolakan, dan dikaitkan dengan beberapa faktor yakni

“Faktor Historis Dan Kultural, Sosio, Geografis, Adat, Anggaran, Pengabaian Aspirasi Masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Pasal 4 stagnan / floating / mengambang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan di dalam UU aquo tidak diatur teknis masa transisi pemindahan ibukota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarmasin.

L

Pos terkait