Borneo Law Firm Lengkapi dan Tambah Bukti Dokumen Judicial Review UU Provinsi Kalsel

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Jakarta- Tim Kuasa Hukum Borneo Law Firm kembali sambangi Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedatangan tersebut guna melengkapi berkas dan menambah bukti dokumen Judicial Review UU Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Tim Kuasa Hukum dari Borneo Law Firm, Dr Muhamad Pazri, terdapat beberapa poin perbaikan dan tambahan.

Ia menjelaskan mengenai penegasan permohonan bahwa materi muatan pada Pasal 4 UU Provinsi Kalimantan Selatan tentang perpindahan ibu kota disandingkan pada UU Nomor 12 tahun 2011 beserta perubahannya tentang pembentukan perundang- undangan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada pasal 5.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

BACA JUGA:  Serapan DAK Pendidikan Kalsel 2021 Rendah, Komisi IV Siap Genjot

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan;
g. Keterbukaan.”

Pos terkait