Borneo Law Firm Lengkapi dan Tambah Bukti Dokumen Judicial Review UU Provinsi Kalsel

  • Whatsapp

“Inilah reasoning mengapa hal berkenaan dengan pemindahan ibu kota harus diatur dengan penetapan berupa peraturan pemerintah (PP),” paparnya.

Dengan demikian tidak serta merta ikhwal pengaturan tentang pemindahan ibukota langsung begitu saja diatur dalam salah satu Pasal di dalam Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan tanpa sebelumnya harus disertai dengan kajian dengan pemenuhan berbagai aspek dan pemenuhan berbagai syarat-syarat.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan dinilai terindikasi buruknya aspek pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR bersama-sama Pemerintah.

Dengan aspek kajian Naskah Akademiik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang kami nilai dibuat sangat buruk.

“Perbaikan ini semakin memperkuat permohonan kami untuk membatalkan perpindahan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru,” harapnya.

BACA JUGA:  PSBB DKI dan Bodebek Sampai 4 Juni, Tangerang Bahas Hari Ini

Terakhir, pihaknya Optimis sidang hari selasa 07 juni 2022 nanti merupakan babak lanjutan sebagai alur perjuangan untuk mempertahankan ibukota provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. karena kuatnya argumentasi dalil JR, pembuktian dari Borneo Law Firm dan berbarengan Pemerintah Kota Banjarmasin juga mengajukan JR sehingga saling mendukung dan menguatkan.

 

Editor:Aditya

L

Pos terkait