Ironis, Banjarmasin PPKM tapi Vaksinasi Bergerombol

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Banjarmasin- Ironis, penerapan PPKM level 4 di Banjarmasin seakan tak ada artinya. Terbukti angka kematian akibat covid-19 dan warga yang dinyatakan positif meningkat. Demikian diungkapkan Direktur Borneo Law Firm, M Pazri SH MH melalui rilisnya yang diterima Wartaniaga.com, Kamis (5/8).

Terlebih lagi, menurutnya antrian vaksinasi covid-19 yang diselenggarakan di GOR Hasanuddin memperlihatkan ratusan warga bergelombol tanpa ada jarak.

” Saya apresiasi pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menarget 1.000 orang divaksin COVID-19 dalam waktu tiga hari, yakni, 4-6 Agustus 2021 yang dilaksanakan di Gedung Olahraga (GOR) Hasanuddin di Banjarmasin Tengah sangat bagus,” ujarnya.

Akan tetapi, sambung Pazri dari pantauan sebelumnya hari Rabu 4 Agustus 2021 dan hari Ini Kamis 5 Agustus 2021 kalau melihat antriannya ini membuktikan penyenggara tidak siap.

” Kita ingin angka terpapar berkurang, kembali ke zona hijau, tetapi jika melihat gambaran seperti ini bagaimana ?. Harusnya penyelenggara lebih siap, ada jarak, ada protokol kesehatan yang standar,” paparnya seraya menambahkan banyak warga yang maskernya tidak dipakai secara benar, di pasang di dagu dan leher.

BACA JUGA:  Plt Walikota H. Hermansyah Pimpin Rakor, Pemkot Kebut RTRW 2020-2040 Rampung

Ditambahkannya sisi lain perlu juga kesadaran masyarakat untuk tidak berkerumun dan disiplin terhadap protokol kesehatan, Inilah menjadi tantangan di tengah pandemi.

“Butuh kesadaran bersama, semua pihak untuk tertib, jangan sampai ini menjadi klaster baru, terlebihnya saat ini Banjarmasin masih PPKM Darutat Level IV dan setiap hari masih sangat tinggi konfrimasi warga positif covid dan angka kematian cukup tinggi,” ucap Pazri

Supaya adil dan menjadi kontrol, ujar Pazri penyelenggaranya harus juga betanggungjawab, perlu diberi sangai jangan hanya pada saat warga ada acara berkerumun ditegur kena sangsi, karena keadilan hukum juga harus seimbang tidak tumpul keatas namun tajam kebawah.

” Kalau ini masih terulang tidak segera ditanggulangi penyelenggara,tidak dievaluasi Dinkses dan Pemko Banjarmasin bisa dikenakan sangsi sesuai UU Pemerintahan Daerah, dan bisa diduga melanggar Inpres No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta bisa diduga melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid 19,” jelasnya.

BACA JUGA:  ALPPIND Melakukan Aksi Nyata Membagikan Paket Sembako

Ia mengungkapkan Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.
Dalam surat tersebut tercantum Pasal-Pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sudah sangat banyaj pelanggar yang ditindak.

” Jadi hemat saya tidak hanya Masyarat yang bisa diekanakan Pasal-Pasal tersebut tapi juga pemerintah sendiri yang melanggar untuk penegakkan hukum dalam perspektif keadilan agar tidak terulang,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Pemberdayaan Ekonomi Produktif Melalui Optimalisasi Dana Ziswaf

Dirinya berharap kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak masa hendaknya lebih diatur sesuai prokes terlebih lagi yang diselenggarakan pemerintah.

” Masyarakat yang mau vaksin diminta kesadaran untuk tertib, karena jangan sampai ini menjadi klaster baru. Mari kita sama-sama menjaga prokes agar Banjarmasin bisa kembali ke zona hijau,” ajak Pazri.

Reporter: Ahmad Syarif

Editor : Edi Dharmawan

L

Pos terkait