Dikatakannya, untuk Banjarmasin saja kuota yang diberikan Pertamina sudah melebihi angka penduduk miskin yang ada.
“Kalau benar-benar diberlakukan, elpiji 3 kg khusus untuk masyarakat miskin pasti tidak terjadi kelangkaan,” jelasnya seraya menambahkan kuota Banjarmasin perbulan mencapai 500.000 tabung dengan jumlah keluarga miskin tidak lebih dari 39.000.
Dirinya berharap kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan pada yang lain agar mempergunakan elpiji sesuai ketentuan.
“Kalau elpiji melon kami batasi suplainya, karena itu subsidi tapi kalau yang tabung 5,5 kg itu tidak terbatas, maka kami berharap masyarakat yang mampu beralihlah ke tabung pink,” ucapnya.
Drestanto juga mengingatkan pangkalan agar tidak menjual elpiji 3 kg ke pengecer karena ini akan mempengaruhi harga yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Kami ingatkan kepada para pangkalan agar tidak “nakal”. Kalau kedapatan kami, maka Pertamina tidak segan-segan untuk memutus kontrak. Di tahun 2019 hingga 2020 saja ada 32 pangkalan yang kami tutup,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan bahwa jalur distribusi resmi pertamina hanya sampai pangkalan. Sedangkan kios, warung atau pengecer bukan wewenang dari pihaknya.
“Kios atau warung yang jual elpiji 3 kg itu ilegal,” pungkasnya.
Editor : Didin
