Tuduhan Kasus Terhadap Drs. Ansharuddin, M.Si. Menurut Pakar Hukum Pidana Wajib Mengedapankan Asas Praduga Tak Bersalah

  • Whatsapp

Sehubungan adanya informasi yang bermuatan negatif  terhadap Drs. Ansharuddin, M.Si (Bupati Balangan) yang dituduh melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, maka perlu disampaikan sebagai berikut:

Dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, wajib memperhatikan Asas Praduga Tak Bersalah  (presumption of innocent ).  Asas ini tertuang dalam  Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c  dan  Pasal 8 ayat (1)  Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana  setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Drs. Ansharuddin, M.Si. sebelumnya dilaporkan oleh DPH ke Kepolisian Republik Indonesia dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan, selanjutnya perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin (Nomor perkara 1277/Pid.B/2019/PN.Bjm).   Dalam proses persidangan, Drs. Ansharuddin, M.Si. melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi terkait kompetensi pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.  Akhirnya majelis hakim PN Banjarmasin menyampaikan Putusan Sela yang pada intinya menyatakan bahwa  PN Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena menurut majelis hakim, TKP-nya ada di Balangan.   Dan sampai saat ini  proses persidangan terhenti.

BACA JUGA:  Ilham Bintang: Pesan Kepada Kawan

Terkait laporan DPH tersebut, Drs. Ansharuddin, M.Si. menduga ada perekayasaan  fakta yang dilakukan oleh DPH, sehingga Drs. Ansharuddin, M.Si. melakukan laporan balik DPH ke Ditreskrimum Polda Kalsel dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan atau pemerasan dengan ancaman kekerasan (Pasal 378 sub 368 ayat (1) sub 263 ayat (1) dan (2) sub 55, 56 KUHP)  dan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Paringin atas perbuatan melawan hukum DPH dan kawan-kawan.

Perkembangan terakhir atas Laporan Polisi Nomor :LP/620/XI/2019/KALSEL/SPKT tanggal  29 November 2019, sdr. DPH ditetapkan menjadi TERSANGKA berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/91.0-3/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 09 Juli 2020 yang disampaikan melalui SP2HP Nomor B/200-3/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 09 Juli 2020.

Pos terkait