Perlunya Satu Pemahaman dalam Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19 di Sektor Perkreditan

  • Whatsapp
Muhammad Iqbal Yazidi

Wartaniaga.com– Tahun 2020 mungkin adalah tahun yang tidak akan dilupakan oleh semua orang, bagaimana tidak di tahun 2020 banyak sekali masalah yang dihadapi dan harus segera ditangani. Corona Virus Disease 2019 adalah penyebabnya. Pengaruhnya hampir di seluruh sektor, tak luput sektor kesehatan, sosial ekonomi, dan keuangan juga terkena dampaknya. Akibatnya perekonomian melambat, penghasilan masyarakat menurun, dan pemerintah juga harus menyiapkan dana tambahan untuk penanganan covid-19 sehingga terjadi pembengkakan di sisi belanja dan pembiayaan, serta penurunan pada sisi pendapatan di dalam postur APBN.

Eksternalitas negatif, berupa lesunya tingkat konsumsi pada kuartal 1 tahun 2020 ditambah dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan sektor usaha semakin terpuruk dan banyak yang harus gulung tikar. Berhentinya sektor usaha berimplikasi juga terhadap berhentinya permintaan akan kebutuhan tenaga kerja. Akibatnya pasar tenaga kerja mengalami surplus pada sisi supply karena banyak tenaga kerja yang diberhentikan (PHK) dan ada juga yang di rumahkan dahulu untuk sementara waktu.

BACA JUGA:  Syafii Efendi Sebut Fazlur Tepat Pimpin Banjarmasin

Namun kebutuhan tidak seperti orang yang bisa diajak ngobrol terlebih dahulu untuk mengerti keadaan yang dihadapi. Meskipun kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, kebutuhan tetap harus dipenuhi seperti biasanya. Dalam rangka mengurangi beban tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan program Social Safety Net dan Kebijakan Relaksasi Kredit.

Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Maret tahun 2020 telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 berupa relaksasi kredit untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaannya sehingga kreditnya sukar untuk dibayar serta untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

BACA JUGA:  Kenaikan UMP Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia

Secara umum kebijakan ini mengatur tentang pemberian relaksasi berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, atau konversi kredit kepada debitur yang terkena dampak pandemi covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).\

Pos terkait