Listrik Mahal, PLN Sebut Ulah Masyarakat

  • Whatsapp

Wartaniaga.com,Banjarmasin- Mahalnya biaya pembayaran listrik yang terjadi membuat kegelisahan terhadap masyarakat, Apalagi ditengah situasi sulit pandemi COVID-19. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak PLN Kalimantan Selatan dan Tengah, guna menyelesaikan duduk permasalahannya.

Senior Manajer SDN dan Umum PLN KALSELTENG, Sari Indah Damayanti membeberkan hal tersebut dikarenakan masyarakat sering menggunakan listrik, apalagi dengan situasi seperti sekarang, masyarakat lebih banyak berada di rumah berbeda dengan sebelum adanya Covid-19.

Muat Lebih

BACA JUGA:  PAD Sektor Pariwisata Perlu Dimaksimalkan

“Saya bisa pastikan, Bapak, Ibu, Anak dan sebagainya, pasti 100 persen 24 jam dirumah,” ucapnya.

Ia menjelaskan penghitungan pemakaian listrik yang dilakukan pihaknya sebelum adanya pandemi Covid-19, sedangkan pada saat pandemi pemakaian lumayan berubah.

“Kita tidak menyalakan masyarakat juga, karena semua work from home,” ujarnya.

Adapun angka kebenaran yang pihaknya hitung adalah melalui kwh listrik pelanggan, apabila ada yang merasa berlebihan masyarakat dapat mengadukan hal tersebut kepada PLN.

“Pelanggan tinggal membawa ID atau foto, dan adukan kepada kami, kami siap memeriksa kebenarannya,” bebernya.

Lanjutnya, jika memang terjadi kesalahan pihaknya akan melakukan pengurangan terhadap pembayaran listrik pada bulan berikutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,  H Sahrujani mengatakan dari hasil rapat yang dilakukan, pihaknya menginginkan solusi dari pihak PLN untuk menyelesaikan permasalah kenaikan listrik.

BACA JUGA:  Barbershop Menjamur, Anan Pria Setia dengan Pangkas Rambutnya

“Kawan-kawan pengen solusi atas permasalahan yang terjadi, dan membuat rekomendasi kepada pihak PLN,” katanya.

Adapun rekomendasi yang dimaksud, dewan meminta agar tidak ada pemutusan aliran listrik akibat keterlambatan pembayaran. Denda yang harus dibayar masyarakat agar diperkecil lagi nominalnya.

Dirinya mengakui dari hasil rapt yang dilakukan dengan pihak PLN belum ada jaminan hak seperti itu akan kembali normal, akan tetapi pihaknya sudah merekomendasikan agar tidak terulang lagi.

“Mereka juga mengakui adanya kelalaian dari petugas, mereka juga akan mengoptimalkan pencatatan petugas,” pungkasnya.

Penulis : Aditya

Pos terkait