logo wartaniaga

Prof Trubus Sebut 5 Kebijakan Pemerintah Merugikan Masyarakat

Prof Trubus Sebut 5 Kebijakan Pemerintah Merugikan Masyarakat

Wartaniaga.com, Jakarta – Kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif dari berbagai komponen beberapa waktu terakhir ini dianggap merugikan masyarakat, sedikitnya ada 5 poin kebijakan yang kontras dengan kesejahteraan masyarakat sebagaimana analisa Profesor Trubus Rahardiansyah selaku pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti , Jakarta, Senin 7/10/2019 di Jakarta saat berbincang dengan Wartaniaga.com.

Ia menyebutkan kebijakan pertama terkait tarif listrik, yakni Pemerintah telah menyetujui pemangkasan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA rumah tangga mampu (RTM). Pencabutan subsidi ini dilakukan mulai tahun 2020.

“Disini PT PLN (Persero) bisa masuk ke kebijakan penyesuaian tarif. Sebab, alokasi subsidi ke PLN dipastikan akan turun sehingga substitusinya adalah penerimaan dari pelanggan yang tidak disubsidi lagi,” paparnya.

Menurut Profesor Trubus, pemakaian rata-rata pelanggan golongan 900 VA RTM tiap bulan sebesar 104,61 kWh. Dengan jumlah konsumsi sebesar itu, saat ini pelanggan listrik 900 VA membayar Rp 141.432 per bulan.

BACA JUGA:  Paman Birin Bantu Korban Kebakaran Alalak Selatan

Prof Trubus Sebut 5 Kebijakan Pemerintah Merugikan Masyarakat

“Nah, ketika tarif naik menjadi Rp 1.552 per kWh, maka biaya listrik per bulan menjadi Rp 162.354 atau bertambah Rp 20.992 per bulan,” jelasnya.

Adapun kenaikan tarif yang kedua adalah harga selembar plastik, Tarif cukai produk ini diusulkan sebesar Rp 30.000 per kilogram, di mana untuk per lembar tarif cukai akan dikenakan Rp 200.

“Data yang kami peroleh simulasi tarif cukai kantong plastik Rp 30.000 per kilo dan per lembar Rp200 dari kementrian Keuangan RI,” kata Prof Trubus.

Sementara itu, kenaikan tarif yang ketiga adalah iuran BPJS dimana peserta mandiri yang paling kena dampak dengan rincian kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa, kelas 2 naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa dan kelas 1 naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa.

BACA JUGA:  Di Ajang 2nd Revolusi Mental Award BUMN 2019, Angkasa Pura I Raih 2 Penghargaan

Selanjutnya, kenaikan tarif keempat adalah kebijakan kenaikan tarif ojek online, Kenaikan ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) nomor 348 tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

“Kenaikannya berupa di Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Rp 1.850-2.300 per km dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000, Zona II (Jabodetabek): Rp 2.000-2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-10.000, serta Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya): Rp 2.100-2.600 dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000,” bebernya.

Sedangkan kebijakan terakhir yang dianggap merugikan masyarakat adalah kebijakan kenaikan tarif parkir, khusus masyarakat DKI Jakarta, kebijakan tarif parkir juga bakal naik. dalam peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, tarif parkir diatur untuk mobil minimal Rp 3.000/jam dan maksimal Rp 12.000/jam, sedangkan untuk motor minimal Rp 2.000/jam dan maksimal Rp 6.000/jam.

BACA JUGA:  Dana Kelurahan Sungai Jingah Digunakan Pelatihan Sasirangan

Profesor Trubus mengungkapkan kebijakan pemerintah di tahun 2020 nanti, diperkirakan perekonomian masyarakat akan merosot tajam. Dampak yg ditimbulkan cukup serius karena gejolak harga-harga komoditi lain juga akan terseret ikut naik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan sungguh sungguh bila kebijakan kenaikan itu akan tetap ditempuh.

”Bisa jadi, bila tidak diantisipasi secara komprehensif, kebijakan itu akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat,” tutupnya.

Editor : Mukta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *