Problematika Kebijakan Dana Desa

  • Whatsapp
Problematika Kebijakan Dana Desa

Problematika Kebijakan Dana Desa
Oleh : Prof. Trubus Rahardiansyah
(Guru Besar Universitas Trisakti Jakarta)

Tantangan terbesar pertama dalam pelaksanaan UU Desa adalah bagaimana agar dana yang masuk ke desa tersebut dapat dibagi dengan adil kepada 74.754 desa, mengingat tingginya keberagaman ukuran (jumlah penduduk, luas wilayah), tingkat kemiskinan dan tingkat kemajuan desa di Indonesia. Tantangan terbesar kedua adalah bagaimana anggaran desa dapat dan digunakan secara efisien dan efektif oleh desa untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Muat Lebih

UU Desa mengamanatkan agar anggaran desa yang bersumber dari APBN (Dana Desa) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun saat ini 90 persen dana desa dibagi rata sebagai alokasi dasar dan 10 persen dibagi berdasarkan empat variabel tersebut di atas.

BACA JUGA:  Lembaga Pelayanan Sulit Pangkas Eselon

Hasil analisis menunjukkan formula dana desa dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan, mengingat keberagaman desa yang sangat besar antardaerah, bahkan di dalam suatu wilayah/provinsi. Sementara itu, keberagaman antardaerah yang menggambarkan kebutuhan untuk meningkatkan layanan dan penanggulangan kemiskinan tidak disesuaikan dengan baik, karena hanya 10 persen memengaruhi distribusi.

Daerah yang memiliki jumlah desa yang banyak dengan jumlah penduduk miskin yang sedikit, akan mendapatkan dana desa yang jauh lebih besar dari daerah yang memiliki jumlah desa yang sedikit namun penduduk miskinnya banyak. Dengan demikian, formula yang diterapkan saat ini kurang mendukung tujuan UU Desa, yaitu untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan publik. Untuk itu, policy analysis ini mengusulkan agar proporsi alokasi dasar dalam dana desa adalah sebesar 65 persen dan 35 persen dihitung berdasarkan formula yang juga mempertimbangkan variabel yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan keadilan.

BACA JUGA:  Solusi Islam Mengatasi Persoalan Ekonomi

Dari sisi penggunaan, berdasarkan data yang ada, 84 persen dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan, sebanyak 6,5 persen untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sisanya untuk kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Walaupun pembangunan infrastruktur dapat saja dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui pemilihan jenis infrastruktur yang berdampak ekonomi, namun di lapangan banyak ditemukan desa membangun prasarana seperti gapura desa, kantor desa, atau pagar desa yang akan kecil dampaknya terhadap ekonomi apalagi pengurangan kemiskinan.

Mengingat kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang disebabkan tidak saja oleh faktor ekonomi namun juga dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan tidak terpenuhinya pelayanan dasar, maka selain untuk infrastruktur, dana desa sebaiknya digunakan untuk kegiatan peningkatan ketersediaan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA:  Problematika Kebijakan Dana Desa

Sebagaimana diketahui dalam tiga tahun terakhir dana desa lebih banyak untuk bidang pembangunan infrastruktur publik desa yang berkisar 83%-87%, sedangkan untuk bidang pemberdayaan hanya berkisar 7%-12%. Pada 2019, bidang pemberdayaan masyarakat ditingkatkan. Selain itu, dana desa akan mengarah pada peningkatan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta memperkuat kapasitas perangkat desa dan pendamping desa untuk mendukung pengelolaan dana desa lebih yang lebih optimal, efektif, dan akuntabel.

(Bersambung …….

Pos terkait