Marketplace dan Kartu Kredit Pemerintah, Peluang UMKM di Masa Pandemi

  • Whatsapp
Salah seorang pelaku UMKM ( Foto : Dokumentasi Wartaniaga)

Wartaniaga.com-Pandemi COVID-19 belum mereda. Meskipun pemerintah telah merespon dengan memberlakukan PPKM darurat di Jawa – Bali tetapi kecepatan penularan terus meningkat. Selanjutnya, melalui Inmendagri No. 20 Tahun 2021, Pemerintah melakukan perluasan penerapan PPKM Darurat ke-8 Provinsi di luar Pulau Jawa-Bali yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat. Memasuki minggu ketiga Juli 2021 pertambahan kasus harian di Indonesia tercatat paling tinggi sedunia. Oleh karenanya, PPKM Darurat yang berakhir 20 Juli 2021 dilanjutkan dengan PPKM level IV di beberapa daerah.

Ismiyati

Kebijakan PPKM darurat memaksa masyarakat/pelaku usaha/instansi pemerintah lebih ketat dalam mengurangi aktifitas dan mobilitas. Berlandaskan Inmendagri No 15 Tahun 2021 yang sudah mengalami perubahan tiga kali diatur bahwa  pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring; kegiatan sektor non esensial 100% Work From Home (WFH); kegiatan sektor esensial keuangan/perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% maksimal Work From Office (WFO); kegiatan esensial sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% WFO; supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%; pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara; warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat; dan berbagai pembatasan lainnya.

BACA JUGA:  De Porang Logika, Konsep Bertani Pintar dengan Sistem Pendampingan

Dampak PPKM darurat menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah tingkat konsumsi masyarakat akan melambat. Hal ini bisa menyebabkan pemulihan ekonomi Indonesia tertahan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III diprediksi melambat ke kisaran 4 – 5,4 %. Oleh karena itu, belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif dari peningkatan kasus COVID-19 terhadap perekonomian. Salah satu upaya untuk menggenjot konsumsi masyarakat adalah dari belanja APBN meskipun dengan keterbatasan kemampuan pemerintah.

Marketplace dan Digital Payment Pemerintah

Dengan adanya pembatasan mobilitas, aktifitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara langsung menjadi terbatas. Namun hal itu bukan menjadi penghalang untuk tetap menjalankan roda pemerintahan. Sejak akhir Tahun 2019, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan,  Kementerian Keuangan telah bekerjasama dengan bank-bank pemerintah untuk menyediakan sebuah aplikasi belanja online yang dikenal dengan marketplace. Sistem Marketplace didefinisikan sebagai sistem layanan pemesanan dan pengadaan barang/jasa sampai dengan barang diterima secara elektronik dalam penggunaan Uang Persediaan yang dikembangkan oleh penyedia Platform yang telah memenuhi ketentuan pengadaan barang/jasa dan pembayaran pemerintah atas beban APBN, yaitu kepatuhan diterimanya barang sebelum pembayaran, kepatuhan atas kewajiban perpajakan dan mekanisme check and balance diantara para pejabat perbendaharaan dan pengadaan. Hal inilah yang membedakan belanja online  pemerintah dengan aplikasi belanja online  yang sudah ada di pasar online.

Pos terkait