Loading...
0 views

BLF Layangkan Somasi II Pada PT. SAM

Loading...

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Borneo Law Firm (BLF) layangkan somasi kedua kepada PT Subur Agro Makmur (PT SAM) terkait dugaan penyerobotan ratusan hektar tanah milik masyarakat desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Menurut Direktur BLF Muhammad Fazri SH MH, dalam somasi kedua ini juga disampaikan resiko sanksi pidana yang akan diterima PT SAM jika tidak mengindahkan tuntutan masyarakat.

“ Jika pada somasi sebelumnya kami hanya melihat dari hukum perdatanya saja, tetapi kali ini kami juga menggunakan dasar hukum KUHP terutama Pasal 167 ayat 1” jelasnya kepada sejumlah wartawan di Banjarmasin, Kamis (18/7) sore.

Bukan itu saja, Fazri juga mengungkapkan PT SAM juga telah melanggar Undang – Undang nomor 39/2014 tetang Perkebunan dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BACA JUGA:  PWI Galang Dana untuk Almarhum Muhammad Yusuf

Dikatakannya, asumsi kerugian masyarakat sejak berdirinya PT SAM hingga saat ini juga telah dimuat pada somasi kedua ini.

“Sikap masyarakat melalui BLF sangat sederhana yakni minta ganti materil dan inmateril tanah yang belum dibayar sejak puluhan tahun lalu” ujarnya.

Selain itu BLF juga menilai dan berharap bahwa sudah seharusnya pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap persoalan ini khususnya pemkab HSS selaku pemberi izin dan pemangku wilayah.

“Bila sampai kami mendaftarkan gugatan, akan ada kemungkinan juga pemkab HSS, kami sertakan sebagai salah satu pihak tergugat mengingat persoalan ini seakan tidak ada campur tangan pemkab untuk menyelesaikannya” imbuh Fazri
Dan BLF juga mendesak pemerintah pusat dan daerah menghentikan aktivitas perkebunan PT SAM karena dinilai merugikan masyarakat.

BACA JUGA:  Kegiatan Non Fisik TMMD ke-105, Mulai Mengajar Mengaji Hingga Pengobatan Gratis

“ 73 orang ini hanya sebagaian dari masyarakat yang bersuara terhadap dampak aktivitas PT SAM, kami yakni masih ada ratusan masyarakat disekitar wilayah perkebunan itu yang merasakan hal yang sama, jadi kami meminta pemerintah mengevaluasi ulang Amdal dan izin lingkungannya” tandasnya.

Loading...

Dirinya menduga Pemkab HSS tidak berani bertidak tegas terhadap permasalahan ini, “Padahal untuk menyelesaikan permasalahan serupa ini sangat dibutuhkan ketegasan dan keberanian pemerintah, Jangan sampai karena alasan investasi selalu terjadi konflik agraria dan kerusakan lingkungan” pungkasnya.

Sebelumnya, masyarakat desa Bajayau yang telah menguasakan sengketa lahan ini melalui BLF juga telah mengirim somasi pertama pada pekan lalu, Apabila dalam seminggu kedepan somasi kedua ini juga tidak digubris PT SAM, maka BLF akan melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri HSS.

BACA JUGA:  Hj Sabah, Koki Dibalik Nikmatnya Bubur Sabilal

Reporter : Alfian Noor

Editor : Didin Ariyadi, SE

Foto : Edikoesmono

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *