Wartaniaga.com, Banjarmasin — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memacu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027. Rapat strategis yang digelar pada Rabu (23/9/2026) ini dipimpin langsung oleh empat pimpinan DPRD Kalsel, yakni H. Supian HK, H. Kartoyo, Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD Kalsel menegaskan komitmen kuat untuk mengawal ketat alokasi belanja mandatori (mandatory spending), khususnya pemenuhan anggaran sektor pendidikan.
Komitmen Ketat Pemenuhan Mandatori Spending
Fokus utama pembahasan diarahkan pada efisiensi anggaran dan keberpihakan fiskal terhadap pelayanan dasar masyarakat. DPRD memastikan bahwa pos-pos belanja wajib tidak boleh dikompromikan.
“Anggaran disusun dengan hati-hati untuk Kalsel yang sejahtera. Mandatori spending untuk pendidikan 20% harus terpenuhi. Ini kewajiban, bukan pilihan,” tegas salah satu anggota Banggar DPRD Kalsel dalam rapat tersebut.
Seluruh program yang termuat dalam draf APBD disorot agar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga Banua.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin, usai mengikuti rapat menyampaikan bahwa postur APBD 2027 saat ini masih dinamis dan akan melalui mekanisme pembahasan berjenjang di tingkat legislatif.
“Pembahasan akan dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing komisi. Setelah dibahas di komisi bersama mitra SKPD sesuai harapan dewan, nantinya dilanjutkan dalam pembahasan Komisi Gabungan agar lebih mendalam dan tidak ada yang terlewatkan,” ujar M. Syaripuddin.
Pihak eksekutif menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh jadwal yang telah dirumuskan oleh DPRD serta memastikan sinkronisasi program kerja dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berjalan optimal.
Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK, mengatakan rapat pembahasan RAPBD 2027 akan dilanjutkan dengan memanggil seluruh SKPD dan komisi-komisi untuk menyelaraskan item program dan kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia.
“Pada rapat selanjutnya kita akan panggil semua SKPD untuk membahas dan meneliti bersama agar usulan mereka sesuai dengan alokasi anggaran kita,” terang H Supian HK.
Senada, Ketua TAPD Kalsel, HM Syariffudin, menyatakan pembahasan akan dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing komisi.
Setelah dibahas di komisi bersama mitra SKPD, sesuai dengan harapan dewan, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dalam rapat komisi gabungan. Dengan demikian, pembahasan diharapkan dapat dilakukan lebih mendalam sehingga tidak ada item yang terlewatkan.
Disinggung mengenai kalkulasi proyeksi RAPBD 2027 yang masih menggunakan kondisi per September, apakah masih dimungkinkan adanya tambahan sumber pendapatan hingga akhir tahun, Ketua TAPD yang juga Sekdaprov Kalsel itu menyatakan tahapan pembahasan masih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi.
“Ya, mudah-mudahan saja ada perubahan positif, tapi tergantung kondisinya nanti,” pungkasnya.
Editor: Aditya
