Wartaniaga.com, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, DPRD Kalsel menghimpun data dan masukan dari berbagai instansi sebagai bahan penyusunan rekomendasi untuk mengatasi berbagai persoalan distribusi BBM yang dikeluhkan masyarakat.
Untuk memperkuat penyusunan rekomendasi tersebut, Pansus menggelar rapat koordinasi bersama Ditlantas Polda Kalsel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Satgas BBM, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT AKR di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (23/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, M.M. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Pansus bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait kondisi distribusi BBM bersubsidi di daerah.
Dalam rapat, Pansus mendalami sejumlah data, mulai dari kendaraan bermotor yang terdaftar, pengguna BBM bersubsidi, hingga pola distribusi di lapangan. Data tersebut dinilai penting untuk memastikan rekomendasi yang disusun nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di Kalsel.
Ketua Pansus H. M. Syaripuddin mengatakan, pihaknya terus mengumpulkan data dari berbagai instansi agar rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar berdasarkan asumsi, tetapi memiliki dasar data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pansus ingin melihat kebutuhan BBM di Provinsi Kalsel berdasarkan data yang ada, baik dari Ditlantas, Bapenda maupun Pertamina. Dari situ kita dapat mengetahui kebutuhan riil masyarakat sehingga rekomendasi yang disusun nantinya benar-benar menjawab persoalan yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Selain kebutuhan BBM, Pansus juga menelaah proporsi kuota BBM bersubsidi yang diterima SPBU di berbagai wilayah. Kajian ini menjadi salah satu bahan untuk mencari formulasi distribusi yang lebih efektif, sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Bang Dhin, sapaan akrab H. M. Syaripuddin, menambahkan keberadaan Satgas BBM yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel diharapkan dapat memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, sinergi antarinstansi diperlukan untuk mendukung tata kelola distribusi BBM bersubsidi yang lebih baik.
Berbagai temuan dan masukan yang diperoleh selama masa kerja Pansus selanjutnya akan dirangkum menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi secara berkelanjutan, sekaligus mengantisipasi antrean panjang dan kendala akses BBM yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Pembahasan Pansus akan kembali dilanjutkan melalui rapat bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum yang melibatkan unsur Polri, Kejaksaan, dan TNI pada pekan depan. Masukan dari berbagai pihak tersebut akan menjadi bagian dari bahan penyempurnaan rekomendasi yang tengah disusun.
Rekomendasi Pansus nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai hasil kerja DPRD, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh Satgas BBM yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel. Dengan demikian, perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Editor: Aditya
