Wartaniaga.com, Kotabaru – Pemadaman listrik bergilir yang berulang kali terjadi di Kabupaten Kotabaru menjadi perhatian DPRD. Gangguan pasokan listrik tersebut tidak hanya mengusik kenyamanan rumah tangga, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Kotabaru dan PT PLN (Persero) ULP Kotabaru Kota di Gedung DPRD Kotabaru, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin, S.Hut. Dalam forum tersebut, ia meminta PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi kelistrikan, termasuk penyebab gangguan dan langkah penanganan yang sedang dilakukan.
“Yang kami harapkan adalah keterbukaan informasi dari PLN. Masyarakat perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa penyebab pemadaman bergilir ini, dan bagaimana langkah penanganannya,” ujar Awaludin.
Menurutnya, persoalan listrik harus mendapat perhatian serius karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Aktivitas warga, pelaku usaha, hingga berbagai pelayanan yang membutuhkan pasokan listrik ikut terganggu ketika pemadaman terjadi berulang kali.
“Kami berharap proses perbaikan dan optimalisasi sistem kelistrikan bisa segera dilakukan. Jangan sampai pemadaman terus berulang dan semakin mengganggu aktivitas masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Manager PLN ULP Kotabaru Kota, M. Reza, menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik dipicu kendala teknis pada sejumlah pembangkit utama.
Ia menerangkan, sistem kelistrikan Kabupaten Kotabaru telah terhubung melalui jaringan interkoneksi yang mencakup Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, hingga sebagian Kalimantan Barat. Kondisi itu membuat gangguan pembangkit di wilayah lain dapat berdampak terhadap pasokan listrik di Kotabaru.
“Gangguan sempat terjadi pada tiga PLTU di wilayah Kalselteng (PLTU Asam-Asam, PLTU TKS, dan PLTU TPI) dan sempat pulih pada akhir September. Namun, di saat bersamaan, gangguan baru justru melanda tiga PLTU di Kalimantan Timur (PLTU CFNS, Indoka, dan Senipah),” papar Reza.
Dalam kondisi normal, Kalimantan Timur menyuplai daya hingga 70 megawatt (MW) ke Kalimantan Selatan. Ketika pasokan tersebut terganggu, PLN harus melakukan penyesuaian distribusi daya untuk menjaga keseimbangan sistem kelistrikan.
Kondisi itulah yang menyebabkan pemadaman bergilir diberlakukan sebagai langkah menjaga keandalan sistem interkoneksi secara keseluruhan.
Sebagai upaya mitigasi, PLN menyiapkan penambahan kapasitas daya secara bertahap hingga akhir 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Melalui RDP tersebut, DPRD Kotabaru meminta agar keluhan masyarakat mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret. DPRD juga berharap penjelasan PLN dapat memberikan kejelasan kepada publik mengenai penyebab gangguan, sekaligus memastikan upaya perbaikan terus berjalan agar pasokan listrik di Kotabaru semakin stabil.
Reporter: Anaq.
Editor:Aditya
