Banjir Tahunan Hantui Warga Kabupaten Banjar, DPRD Kalsel Dorong Penanganan Jangka Panjang dan Penuntasan Bendungan Riam Kiwa

Wartaaniaga.com, Banjarmasin – Banjir yang hampir selalu terjadi setiap tahun terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar. Kondisi tersebut mendorong perlunya penanganan banjir yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang, bukan sekadar solusi sementara.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Farhan BSA, yang menyebut aspirasi masyarakat terdampak banjir semakin kuat agar pemerintah bersama instansi terkait dan para pemangku kepentingan dapat menuntaskan persoalan banjir secara menyeluruh.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

“Ini adalah suara masyarakat Kabupaten Banjar yang setiap tahun terdampak banjir. Mereka berharap ada penanganan jangka panjang, bukan lagi solusi sementara,” ujar Habib Farhan, Rabu (28/2/2026).

Menurutnya, penanganan banjir perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari pengerukan dan normalisasi sungai serta kanal secara rutin, hingga percepatan penyelesaian Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar. Bendungan tersebut dinilai memiliki peran strategis sebagai penampung debit air hujan dalam jumlah besar.

Sebagaimana disampaikan dalam rapat sebelumnya, Bendungan Riam Kiwa diperkirakan mampu menampung hingga sekitar 90 juta meter kubik air. Volume tersebut diyakini dapat membantu mengurangi potensi luapan air saat curah hujan tinggi, sekaligus memungkinkan pengaturan debit air secara bertahap pada musim aman.

“Dengan kapasitas sebesar itu, bendungan ini sangat efektif untuk menekan genangan banjir. Saat kondisi normal, air juga bisa dilepas secara perlahan,” jelasnya.

Habib Farhan menilai, selama ini pendekatan penanganan banjir masih cenderung bersifat reaktif, seperti penyaluran bantuan konsumsi dan penyediaan tempat pengungsian. Padahal, masyarakat membutuhkan solusi permanen agar dapat hidup lebih aman dan layak, termasuk warga di Desa Keliling Benteng, Kabupaten Banjar.

“Warga sudah jenuh. Mereka tidak membutuhkan bantuan yang sifatnya sementara dan tidak merata. Yang dibutuhkan adalah solusi agar tidak lagi tenggelam setiap tahun,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dampak fisik banjir yang kian berat. Di sejumlah desa, rumah panggung tradisional yang selama ini menjadi andalan warga sudah tidak mampu menahan tingginya debit air. Bahkan, bagian dapur rumah warga banyak yang terendam sepenuhnya sehingga memaksa mereka memasak di luar rumah atau mencari tempat yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut memunculkan persoalan lanjutan, terutama terkait sanitasi dan kesehatan. Tidak sedikit warga yang harus bertahan hidup di tengah genangan air selama tiga hingga enam bulan sampai banjir benar-benar surut.

Selain kerugian materi, banjir tahunan juga berdampak pada kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Kabupaten Banjar yang dikenal religius. Banyak kegiatan keagamaan terpaksa ditiadakan karena warga harus fokus bertahan menghadapi bencana.

“Sudah beberapa tahun terakhir, ketika banjir datang, aktivitas keagamaan ikut terhenti. Masyarakat lebih sibuk memikirkan bagaimana bertahan hidup. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Untuk mewujudkan penanganan banjir yang komprehensif, Habib Farhan mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk pihak swasta. Salah satunya melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pertambangan dan perkebunan yang beroperasi di Kalimantan Selatan.

Ia mengusulkan agar perusahaan-perusahaan yang telah diaudit oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI dapat diarahkan mengalokasikan sebagian dana CSR untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti kanal, normalisasi sungai, dan penguatan tanggul.

“Dananya cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaannya harus dilakukan langsung oleh perusahaan agar lebih tepat sasaran,” katanya.

Ia pun menegaskan dukungannya terhadap penuntasan Bendungan Riam Kiwa sebagai salah satu solusi utama pengendalian banjir di Kabupaten Banjar dan wilayah sekitarnya.

“Pemerintah harus tegas. Tanpa kebijakan yang jelas dan berorientasi jangka panjang, warga Kabupaten Banjar dan wilayah lain di Kalsel akan terus berada dalam siklus bencana yang sama dari tahun ke tahun,” pungkasnya.

Editor: Aditya
Sumber: IST

Pos terkait