Wartaniaga.com, Banjarmasin – Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Banjarmasin menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Kota Banjarmasin di Mushala Al Misbah lingkungan kantor kementerian agama Banjarmasin, Selasa (14/5).
Rakercab ini dilaksanakan sesuai dengan AD/ART organisasi APRI membahas tentang permasalahan para penghulu di Kota Banjarmasin.
Ketua Pengurus Cabang (PC) APRI kota Banjarmasin Muhlidi SAg MA dalam sambutannya mengatakan rakercab membahas tentang permasalahan penghulu di Kota Banjarmasin.
“Apa yang kami sampaikan saat ini, merupakan masalah kita semua. Dan kami simpulkan dari berbagai sumber laporan dan informasi dari para penghulu,” ujarnya.
Muhlidi menyebutkan ada 5 (lima) isu dan permasalahan yang laporannya masuk ke PC APRI Kota Banjarmasin , 5 hal tersebut adalah :
1. Masa jabatan Kepala KUA yang melanggar regulasi, seharusnya segera diganti atau dimutasi.
2. Kewajiban iuran anggota yang tidak dibarengi dengan perjuangan hak anggota oleh pengurus organisasi.
3. Pembagian jatah pelayanan akad nikah yang tidak seimbang antara Kepala KUA dengan para penghulu biasa.
4. Penyalahgunaan kewenangan wilayah kerja pelayanan akad nikah.
5. Tidak adanya kesamaan dalam aturan SOP yang standar untuk masing-masing KUA.
“Kami berharap dengan permasalahan tersebut memohon kebijakan Bapak Kemenag Kota Banjarmasin agar meninjau kembali jabatan KUA untuk masing-masing kecamatan,” ujarnya.
Kemudian lanjutnya, sebagai pengurus APRI lebih maksimal dalam memperjuangkan hak-hak anggota, terutama saat ada permasalahan yang perlu diselesaikan.
“Kita berharap agar permasalahan penyalahgunaan wilayah kerja tidak terulang lagi, kalaupun ada harus diberi sanksi,” tegas Muhlidi.
Ia juga berharap agar masing-masing pimpinan KUA atau perwakilan yang membidangi, berembuk untuk menetapkan SOP standar yang dapat digunakan untuk semua KUA Kecamatan di wilayah Kemenag Banjarmasin.
Rakercab APRI tahun 2024 dilingkungan Kemenag Kota Banjarmasin ini dihadiri seluruh penghulu yang berjumlah 23 orang.
Editor : Eddy Dharmawan
