Penyesuaian MDR Tingkatkan Kualitas Layanan QRIS

Kepala Perwakilan BI Prov Kalsel Wahyu Pratomo (tengah) saat memberikan paparan di acara BBM (Foto:EDH)

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Penyesuaian Merchant Discount Rate (MDR) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bertujuan meningkatkan layanan kepada pedagang dan pengguna QRIS.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Wahyu Pratomo, pada kegiatan Bincang Bareng Media (BBM), di Aula 2 Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Selasa (25/07).

Wahyu menambahkan, sejak awal peluncurannya di tahun 2019, BI telah mengenakan MDR QRIS sebesar 0,7%. Per April 2020, BI membebaskan kelompok pedagang usaha mikro (UMI) dari pengenaan MDR, sebagai respons atas kondisi ekonomi yang tengah lesu akibat pandemi.

“Mulai 1 Juli 2023, MDR QRIS kembali dikenakan untuk UMI dengan tarif sebesar 0,3%”, tarif MDR tersebut lebih rendah dibanding tarif MDR saat awal peluncuran QRIS,” terang Wahyu.

Foto bersama awak media usai BBM dengan BI Prov Kalsel (Foto:Ist)

Tarif MDR QRIS yang dikenakan kepada UMI juga lebih rendah dibanding golongan lainnya, yaitu usaha kecil (UKE), usaha menengah (UME), dan usaha besar (UBE) sebesar 0,7%, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Badan Layanan Umum (BLU), dan Public Services Obligation (PSO) sebesar 0,4%.

“Selain itu, tidak semua tarif MDR QRIS disesuaikan. Merchant QRIS kategori Government to People (G2P) seperti bansos, People to Government (P2G) seperti pembayaran pajak, paspor, dan donasi sosial nirlaba tetap dikenakan tarif MDR sebesar 0% alias nihil,” tuturnya.

MDR QRIS lanjut Wahyu, akan dialokasikan kepada ke industri penyedia jasa pembayaran agar pelayanan QRIS kepada masyarakat bisa lebih baik.

“Banyak yang belum tahu, di balik satu transaksi QRIS, ada banyak penyedia jasa pembayaran yang terlibat. Mulai dari penerbit (issuer), acquirer, lembaga switching, lembaga services, hingga lembaga standar,” tambahnya.

Berdasarkan data BI, secara nasional, per Mei 2023, ada 35,8 juga pengguna QRIS, 26,1 juta merchant QRIS. Dan sebanyak 95,87% merchant QRIS merupakan pelaku UMKM.

Dalam setahun terakhir, volume dan nominal transaksi QRIS juga tumbuh signifikan, secara berturut-turut sebesar 152% dan 175%. Di Kalsel sendiri, sudah ada 454.986 pengguna QRIS.

Untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital, Wahyu menjelaskan, dalam waktu dekat BI Kalsel akan selenggarakan Festival Antasari 2023 bertema “Banua Go Digital”, selama Agustus-Oktober 2023. Mulai dari seminar luring ihwal transaksi nontunai, webinar perlindungan konsumen, dan lain-lain.

Wahyu juga menyebutkan, ada dua kegiatan lain yang akan diselenggarakan BI Kalsel dalam waktu dekat. Dua kegiatan itu adalah Program Akselerasi UMKM berorientasi Ekspor (Pamor Borneo) pada Agustus 2023, dan seminar internasional ekonomi hijau pada September 2023.

Pamor Borneo 2023 terdiri dari berbagai rangkaian. Mulai dari pameran produk UMKM unggulan se-Kalimantan, business matching penjualan dan pembiayaan dengan aggregator, lembaga keuangan, business counselling, workshop, serta talk show pengembangan UMKM, travel mart yang turut menghubungkan pelaku pariwisata.

“Di samping itu, ada pula one-on-one meeting dengan pelaku usaha dan investor, diseminasi Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kalimantan, dan dimeriahkan pagelaran seni dan budaya khas Kalimantan,” jelas Wahyu.

Untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau, seminar internasional ekonomi hijau bertajuk “Advancing Green Initiatives for the Sustainable Kalimantan Through Action and Collaboration” juga akan diselenggarakan.

Menurut Wahyu, diperlukan reformasi struktural menuju “The New Kalimantan” yaitu Kalimantan Baru yang bukan hanya mengandalkan sektor ekstraktif melainkan juga mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bincang Bareng Media kali ini tergabung dan merupakan penutup rangkaian kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi yang rutin diselenggarakan BI Kalsel.

Dalam diseminasi tersebut, Wahyu memandang penting hilirisasi guna meningkatkan perekonomian Kalsel. Prospek inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan kembali berada dalam rentang sasaran 3%±1% (yoy).

“Hal tersebut juga dibarengi kerja keras BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” pungkasnya.

Turut berhadir mendampingi Kepala Perwakilan BI Kalsel Wahyu Pratomo, Ekonom Ahli Indra Gunawan, Ekonom Senior Riza Putera, Plt Kepala Tim Implementasi KEKDA Erik Muliawan dan Kepala Unit Pengolahan Uang Rupiah Trisno Sumaryadi, untuk moderator Kepala Unit Kehumasan Adhi Nugroho.

Editor: Eddy Dharmawan

Pos terkait

banner 468x60