Wartaniaga.com, Banjarmasin- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan siap perjuangkan realisasi anggaran Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan.
Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Muhammad Lutfi Saifuddin saat menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Ketenagakerjaan Kalsel, Rabu (15/03/23).
“Pengawasan terhadap sejumlah perusahaan yang ada di Kalsel tidak berjalan dengan optimal,” ucapnya.
Lutfi menjelaskan hal tersebut disebabkan jumlah tenaga pengawas yang sangat sedikit, berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan yang ada
“Bukan hanya dari sumber daya manusianya, sarana prasarananya tidak ada ya dan juga program- program tidak dipenuhi akibat anggaran belum memadai,” bebernya.
Ia membeberkan Balai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Kalimantan Selatan hampir semuanya tidak mempunyai mobil operasional dan rata-rata hanya hanya dibantu tenaga pengawas banyak 41 orang.
Lanjut, jumlah perusahaan seperti di Kota Banjarmasin saja sudah lebih dari 3000 dan Tanah Bumbu 1500 dan untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan terdapat lebih dari 10 ribu perusahaan. Hal itu diperparah dengan tanpa mobil operasional dan uang operasional.
“Menurut saya bisa dikatakan tidak ada pengawasan kami minta Dinas Ketenagakerjaan segera menyusun program dan anggaran terkait sistem pengawasan kita dan kami minta mereka nanti menyajikan dalam memaparkan presentasikannya, ” paparnya.
Adapun Dinas Ketenagakerjaan diberikan waktu selama satu bulan ini untuk menyusun, Sehingga Komisi IV DPRD akan memperjuangkan dalam anggaran perubahan.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Komisi IV DPRD Kalsel bakal memperjuangkan anggaran yang diperlukan untuk pengawasan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Irfan Sayuti mengatakan idealnya satu orang mengawasi 50 perusahaan. Jadi bayangkan saja dari lebih 10.000 perusahaan tenaga pengawas cuma 41orang.
Tak hanya itu, untuk melaksanakan tugas pengawasan ketenagakerjaan di provinsi dengan luas wilayah lebih kurang 37.000 kilometerpersegi ini sarana dan prasarana penunjang juga kurang memadai, yaitu hanya satu unit mini bus.
Mengenai tenaga kerja asing (TKA) di Kalsel, menurut Irfan, kini tercatat 372 orang dan mereka itu masuk sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku dan sudah terdeteksi pada tingkat pusat, dan mereka yang ke daerah sesuai arahan dan tujuan.
“Namun kami tetap bekerja dengan memaksimalkan fasilitas yang ada. Alhamdulillah Komisi IV berjanji memperjuangkan untuk pengadaan sarana dan prasarana pada APBD-P Kalsel Tahun 2023,” imbuhnya.
Editor: Aditya