Wartaniaga.com, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru bersama DPRD Kota Banjarbaru kembali memperkuat komitmen dalam menyusun arah pembangunan daerah melalui Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, sekaligus Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (6/8), dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, yang mewakili Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru dan DPRD menegaskan komitmen untuk membangun sinergi dalam menyusun kebijakan fiskal yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 menjadi pijakan awal penyusunan APBD yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan anggaran agar program pembangunan tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menegaskan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.
“Nota kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar mendukung prioritas pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” ujar Sirajoni.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Banjarbaru akan terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap proses penyusunan hingga pelaksanaan APBD.
“Dengan sinergi yang terus terjalin antara eksekutif dan legislatif, kami optimistis pembangunan di Kota Banjarbaru dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Editor : Eddy Dharmawan
