Ditemui di ruang kerjanya, Ikhsan menegaskan kepada tiap SKPD tidak ada lagi perencanaan dilakukan di awal tahun. Tapi harus sudah dimulai pada pertengahan Desember.
Bukan tanpa sebab. Hal itu menurut Ikhsan agar pengerjaan sudah bisa dimulai di awal-awal tahun 2023.
“Selama ini perencanaan dan lelang baru dilakukan di awal tahun. Akhirnya pengerjaannya baru dilaksanakan sudah pertengahan tahun. Kebiasaan itu harus dirubah,” tandasnya.
Ia juga membenarkan, bahwa punishment terhadap SKPD yang nilai serapannya masih rendah begitu adanya.
“Saat ini itu jadi ukuran utk perjalanan dinas. Ketika ada kepala SKPD yang mengajukan perjalanan dinas, kita minta lampiran Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) di dua bulan sebelumnya harus 50 persen,” tegasnya.
“Selain itu bagi SKPD yang masih rendah akan menyampaikan laporannya per hari. Misalnya DKP3 dan Dinas Pendidikan yang jadi atensi khusus. Ke depan juga jadi bahan pertimbangan untuk menambah anggaran,” tambahnya lagi.
Meski demikian, Ia mengapresiasi beberapa SKPD yang realisasi anggarannya sudah terserap maksimal. Salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin, yakni hampir 80 persen.
“Yang bagus itu realisasi fisik dan realisasi keuangan harus berimbang,” tutupnya.
Editor : Aditya
