Pajak Sembako 12 Persen. Ekonom ULM : Memukul Usaha, Menurunkan Kesejahteraan

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Banjarmasin- Keinginan pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas barang bahan pokok atau sembako sebesar 12 persen mendapat banyak tanggapan, salah satunya dari pengamat ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr Ahmad Yunani SE M.Si .

Menurutnya, jika ini diberlakukan maka akan sangat membebani dan memukul usaha masyarakat yang banyak bergerak di sektor ini.

“ Pasti akan menjadi beban konsumen dan daya beli masyarakat akan turun sehingga kesejahteraan juga akan ikut turun,” katanya kepada Wartaniaga.com.

Bukan itu saja, ia juga menghawatirkan produsen sembako yang rata-rata masih level UKM akan gulung tikar karena masih bermodal kecil.

“ Alih-alih sejahtera dan berkembang usahanya, yang ada nanti peran mereka bisa di take over pengusaha besar konglomerasi,” tambah Yunani.

BACA JUGA:  Ini Keberhasilan Pembangunan Pemkot Banjarmasin Tahun 2018
Dr Ahmad Yunani SE M.Si .

Dikatakannya, pada saat ekonomi kurang baik dan masih di masa pandemi seperti ini tidak adil rasanya jika pemerintah memungut pajak pada bahan kebutuhan dasar masyarakat.

“ Pemerintah harus adil, masa untuk membeli mobil pemerintah membebaskan dengan kebijakan PPnBM 0 persen sedangkan kebutuhan pokok seperti sembako dikenakan pajak,” ujar pria yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalsel ini.

Meski demikian dirinya juga memahami memahami pemerintah mencoba menggali potensi objek pajal baru yang potensial namun berdampak bagi ekonomi. “Kalau memang harus ada pungutan pajak jangan 12 persen bagi sembako kalau bisa lebih rendah dan terjangkau,” ucapnya.

Ditambahkannya, para petugas pajak harus turun langsung observasi dan monitoring objek pajak yang bisa menjadi pendapatan negara.

BACA JUGA:  Pemprov Larang Bawa Mobdin Mudik

“ Sebaiknya pemerintah harus memperluas objek pajak dan intensif pada objek pajak terlebih lagi sektor usaha konglomerasi, pertambangan, perkebunan swasta dan perseroan dan BUM,”terangnya.
Ia juga mengusulkan jika ini diberlakukan PPN yang dibayarkan mesti mengacu pada penghasilan serta pola konsumsi masyarakat.

“Yang dikonsumsi masyarakat banyak dalam hal ini menengah bawah mestinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10%. Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. Ini adil bukan? yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong,” paparnya.

 

Editor : Didin Ariyadi

Pos terkait