Keberadaan Damkar wajib dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk standar pelayanan.
Lanjutnya, untuk anggaran juga wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, sesuai costing yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan Damkar tersebut dan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Pemerintah Pusat dan Provinsi masing – masing melakukan evaluasi terhadap kebutuhan penganggaran pelayanan pemadam kebakaran di masing-masing daerah.
Reporter: Aditya
Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kalsel
Di Tengah Padatnya Agenda, Walikota Lisa Pastikan Pelayanan Puskesmas Sungai Ulin Tetap Prima
Penuh Haru, Walikota Banjarbaru Sambut Kepulangan Jamaah Haji Kloter 10 di Bandara Syamsudin Noor
Ketua Harian DPD Partai Golkar kalsel Supian HK Resmi Buka Bimtek Pemutakhiran Data Melalui SIPOL
MARKISSA, Sedekah dari Sampah: Kepedulian Warga Syamsudin Noor yang Mengubah Limbah Menjadi Harapan
Nobar Piala Dunia 2026 Jadi Penggerak Ekonomi, Walikota Banjarbaru Ajak Warga Dukung UMKM Lokal
LBH Borneo Nusantara Resmikan Kantor Cabang dan Perluas Akses Keadilan di Kalteng
Kalangkala, “Alpukat Pink” Khas Kalimantan yang Kaya Nutrisi dan Mulai Langka di Pasaran
