Pemprov Kalsel Tekan Kasus Stunting Dengan Maksimal

  • Whatsapp

Wartaniaga.com,Banjarmasin- Tekan jumlah penderita Stunting, Pemprov Kalsel bakal berupaya maksimal dalam menekan jumlahnya di masa mendatang, sebagai wujud kepedulian terhadap tumbuh kembang anak di Banua ini.

Guna merealisasikan hal tersebut Kalsel bakal jalankan beberapa program yang akurat, karena daerah ini bakal dapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Plt Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Setdaprov Kalsel, Fathurrahman mengapresiasi  gerakan pencegahan dan penurunan kasus stunting 34 provinsi dan 260 kabupaten/kota se Indonesia terkhusus di provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami sangat mengapresiasi dengan adanya gerakan pencegahan ini. Di mana, sejumlah stakeholder sudah menjalankan tugasnya meski harus lebih keras dalam menekan angka stunting di Kalsel,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Tingkat Kemiskinan Kalsel Terendah di Pulau Kalimantan

Meski demikian, pihaknya dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, juga akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal ini bertujuan, agar realiasi program pencegahan dan penurunan angka stunting dapat tercapai dengan maksimal sesuai target yang diberikan oleh pusat.

“Makanya akan kami upayakan lagi, dimana angka 35,8 persen bisa terus ditekan dan terus mengalami penurunan dengan anggaran yang disediakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat sebesar Rp27,5 triliun yang bakal dibagi ke 34 provinsi termasuk Kalsel akan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pencegahan stunting,” terangnya.

Merujuk data Kementerian Kesehatan RI, pada tahun 2019 lalu terdapat 27,7 persen atau sekitar 6,5 juta anak di bawah lima tahun (balita) se Indonesia mengalami stunting atau kekerdilan.

BACA JUGA:  KKB Sambangi Kediaman Kapolda Kalsel

Sebentar lagi, pemerintah bakal kucurkan alokasi bantuan dana melalui APBN sebesar Rp27,5 triliun untuk penanggulangan kasus stunting (kekerdilan) di 34 provinsi.

Dimana dari hasil data Kementerian tahun 2020, kini Indonesia bertahan diangka 35,8 persen.

Untuk merelealisasikan hal tersebut, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin meminta agar seluruh stakeholder di pemerintah daerah bisa memiliki komitmen dalam menekan angka prevalensi kekerdilan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.

Pos terkait