Kebijakan Relaksasi Kredit untuk Menjaga Stabilitas Perbankan di Tengah Pandemi

  • Whatsapp
Halisa Nur Refina ( Mahasiswi PKN STAN)

Wartaniaga.com– Saat  jumpa pers di Istana Merdeka, Selasa (3/4/2020), Presiden Joko Widodo memberikan pengumuman bahwa para pengusaha UKM untuk nilai kredit dibawah 10 milyar bisa mendapatkan penundaan cicilan bank dan penurunan bunga sampai dengan 1 tahun. Kebijakan tersebut dinamakan relaksasi kredit, yaitu penundaan cicilan yang bisa didapatkan lewat aturan OJK, restrukturisasi POJK 11 Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional.

Relaksasi kredit ini mulai diberlakukan 1 April, untuk masyarakat yang ingin mengajukan kepada BPR maka harus menyertakan data faktual berupa dokumen dalam bentuk kertas. Bank telah menyusun kebawah mengenai teknis operasional dan sudah di sosialisasikan oleh sebagian besar kepala cabang mengenai treatment-treatment khusus kepada para nasabah yang terkena dampak covid 19 .

BACA JUGA:  Marak Kenaikan, Rakyat Indonesia 2020 Kencangkan Ikat Pinggang

Kebijakan relaksasi kredit yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak covid 19 ternyata tidak sepenuhnya berjalan lancar baik dari sisi pelaku usaha maupun perbankan. Beberapa masyarakat mengeluhkan bahwa kebijakan relaksasi kredit yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi. Alasannya dikarenakan para pelaku usaha yang mengalami penurunan performa selama pandemi hanya diberikan perpanjangan masa kredit namun tidak dengan angsuran rutin .

Menurut beberapa pihak, penerapan kebijakan restrukturisasi oleh debitur yang terdampak pandemi covid-19 dirasa masih belum memuaskan. Pada praktiknya, masih banyak debitur yang mengeluh karena kebijakan ini, pihak mereka menilai bahwa bank harus seharusnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah terkait keringanan yang akan diberikan kepada debitur.

BACA JUGA:  Ilham Bintang: Pesan Kepada Kawan

Tenaga Ahli Utama KSP, Dany Amrul Ichdan, mengatakan bahwa didalam ekosistem perbankan terdapat regulator lain seperti OJK, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN yang sudah berkomitmen penuh untuk membantu. Namun pada teknik pengoperasian, bank juga memikirkan manajemen resiko serta collection period para nasabahnya. Para nasabah yang mengadu yang selama ini tidak pernah memiliki track record  permasalahan dengan perbankan ternyata ikut merasakan dampak dari covid 19 ini, dengan menunjukkan data faktual tentang permasalahan pasar dan daya beli yang mau tidak mau bank harus ikut andil dalam hal ini.

Pos terkait