2 Rumah Sakit di Kalsel Tidak Berminat Program SCF

2 Rumah Sakit di Kalsel Tidak Berminat Program SCF

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Hadapi sejumlah polemik yang terjadi di beberapa rumah sakit akibat tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mencapai ratusan miliar rupiah, akhirnya pihak BPJS sodorkan sistem dana talangan melalui Bank atau supply chain financial (SCF).

Kepala Cabang BPJS Banjarmasin, Tutus Novita Dewi menyebut sistem dana talangan melalui Bank atau SCF itu sangat membantu rumah sakit untuk menutup beban biaya operasional disela menunggu klaim BPJS Kesehatan dibayarkan.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

“Supply chain financial ini untuk menghindari kesulitan cashlow RS dan itu ada payung hukumnya di SE Menkes serta pada perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan RS,” bebernya kepada wartaniaga.com, Senin (14/10).

2 Rumah Sakit di Kalsel Tidak Berminat Program SCF

Lebih menguntungkan menurut Tutus, jaminan yang digunakan pihak rumah sakit untuk menjalankan program SCF tersebut hanya berupa surat piutang dari BPJS, bukan aset dari Rumah Sakit bersangkutan.

“Jadi aset BPJS yang jadi jaminan, sedangkan aset Rumah Sakit memang aman,” ungkapnya.

Namun alih alih dianggap mampu membantu beban operasional rumah sakit, justru dibantah oleh Direktur RSUD Ulin, Suciati tegas tidak mau mengambil jalan tersebut, sebab ia tidak mau mengambil resiko kalau harus minjam dana talangan dengan program bunga itu.

“Gak lah, saya tidak mau ngutang itu, tanya saja direktur mana pun tidak akan ada yang mau melakukan itu,” beber Suci disela rapat kordinasi bersama BPJS Banjarmasin dan Komisi IV DPRD Kalsel.

Senada hal itu, Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Anshari Saleh, Yuddy Riswandi Noor juga tidak berminat melaksanakan program SCF tersebut, Ia mengklaim kas RSUD Ansari Saleh masih dalam tahap aman meskipun terdapat penunggakan pembayaran BPJS kepada pihaknya.

“Masih aman kok, lagi pula sedikit ketimbang tunggakan ke RSUD Ulin, ke kami tunggakannya hanya Rp14 Miliar, dan dana kas kami masih cukup hingga bulan April 2020 nanti,”jelasnya.

Malah parahnya menurut Yuddy sistem SCF itu bukan jalan keluar, melainkan ia mengira hal itu akan menjadi masalah baru karena akan ada akumulasi bunga.

Lalu ungkapan Yuddy ini mengundang tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Syaifuddin justru meminta kepada BPJS agar menghadirkan Bank yang bekerjasama dengan pihak BPJS ke hadapan Komisi IV DPRD Kalsel.

“Saya meminta ini agar tidak ada dusta diantara kita,” kata Lutfi.

Politisi partai Gerindra ini juga sangat bersemangat untuk mengkaji secara detail bagaimana alur dan proses SCF, “Mungkin kita akan studi nanti, jadi kalau ini merugikan karena akumulasi dan sebagainya maka tidak akan dilaksanakan, cuma kalau ini solusi maka akan diterapkan,” ujarnya.

Editor / Foto : Mukta

Pos terkait

banner 468x60