Wartaniaga.com, Banjarmasin – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima audiensi dari BEM Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2026, Selasa (5/5/2026), di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin.
Pertemuan yang dikemas dalam suasana silaturahmi dan temu kenal tersebut diawali dengan perkenalan masing-masing pihak, sekaligus pemaparan berbagai program kerja BEM ULM melalui Kabinet Zia Nirantara.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, bersama anggota komisi menyambut baik kehadiran puluhan mahasiswa yang turut membawa sejumlah gagasan dan masukan terkait isu pendidikan dan sosial di daerah.
“Mereka menyampaikan policy brief terkait masalah di bidang pendidikan dan sosial. Tentunya ini menjadi sesuatu yang baik, menarik, bermanfaat, dan juga menjadi masukan bagi kami di Komisi IV, karena mereka menyampaikan kondisi riil di lapangan,” ujar Jihan.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam audiensi tersebut adalah tingginya angka anak putus sekolah (APS) dan anak tidak sekolah (ATS) di Kalsel. Menurut Jihan, fenomena tersebut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain.
Ia menjelaskan, banyak anak yang sebenarnya tetap mengenyam pendidikan di pondok pesantren, namun tidak terdata dalam sistem Education Management Information System milik Kementerian Agama Republik Indonesia.
“Hal itu membuat mereka tidak terdata, sehingga seolah-olah tidak sekolah. Padahal mereka tetap belajar di pondok, hanya saja menggunakan sistem pendidikan berbeda,” jelasnya.
Jihan juga menyampaikan dukungan kepada BEM ULM untuk terus aktif menyampaikan aspirasi serta membuka ruang komunikasi dengan DPRD dalam upaya bersama memajukan sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua BEM ULM 2026, Ahmad Zidan Satrio Utomo, mengatakan kehadiran pihaknya bersama jajaran Kabinet Zia Nirantara selain untuk bersilaturahmi juga menyerahkan policy brief terkait kondisi pendidikan di Kalsel, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional.
Ia juga menyampaikan berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, serta berharap DPRD Kalsel dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi.
“Harapannya DPRD Kalsel bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan benar-benar mendengarkan suara serta keluhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial,” ujarnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal sinergi antara mahasiswa dan legislatif dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Editor: Aditya
