Wartaniaga.com, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (5/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, dengan agenda utama penyampaian hasil pembahasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Laporan rekomendasi DPRD dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Rapat turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel, yakni Sekretaris Daerah, Muhammad Syarifuddin.
Dalam penyampaiannya, Desy menegaskan bahwa penyusunan rekomendasi DPRD berpedoman pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan aturan teknis lainnya.
Ia menyebutkan, rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam menilai capaian kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif, melainkan bentuk evaluasi, koreksi, dan arahan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam perbaikan kinerja ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan serta penganggaran, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sejumlah sektor menjadi fokus perhatian DPRD dalam rekomendasi tersebut, meliputi bidang pemerintahan, hukum dan HAM, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan infrastruktur, serta kesejahteraan rakyat. DPRD mendorong penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, optimalisasi pendapatan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
DPRD Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut. Setiap bentuk pengabaian maupun pelaksanaan yang tidak optimal akan menjadi catatan dalam penilaian kinerja pemerintah daerah ke depan.
Dengan penyampaian rekomendasi ini, DPRD berharap terwujud sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Editor: Aditya
