Wartaniaga.com, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru mengikuti secara daring Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, serta Rapat Dengar Pendapat bersama gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia, Selasa (15/9).
Walikota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, mengikuti kegiatan tersebut melalui Zoom Meeting dari Ruang Tamu Utama Walikota Banjarbaru. Sejumlah kepala perangkat daerah terkait turut hadir mengikuti jalannya pembahasan.
Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan daerah, di antaranya evaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat dioptimalkan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain pengelolaan aset, forum juga membahas peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengelolaan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta pelaksanaan program prioritas Presiden di tingkat desa.
Rapat bersama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan evaluasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai kebijakan strategis dibahas untuk memastikan pelaksanaannya di daerah berjalan efektif, khususnya dalam pengelolaan aset, urusan pertanahan, serta program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti berbagai kebijakan dan program prioritas nasional sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah.
Editor : Eddy Dharmawan
