wartaniaga.com, Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak sekadar mengejar peningkatan pendapatan. Lebih dari itu, BLUD diharapkan menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah keterampilan, mengenalkan produk dan jasa, sekaligus membangun jiwa kewirausahaan sejak di bangku sekolah.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi atau Paman Yani, mengatakan konsep BLUD pada sektor pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda dengan BLUD di sektor layanan lainnya.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat kerja gabungan komisi yang membahas tata kelola BLUD SMK bersama pemerintah daerah, dunia usaha, dan pihak sekolah, Kamis (1/10/2026).
Menurut Paman Yani, keberhasilan BLUD SMK tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar pendapatan yang mampu dihasilkan sekolah. Indikator yang lebih penting adalah sejauh mana pengelolaan tersebut mampu memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk menjadi tenaga terampil sekaligus calon wirausahawan.
“BLUD di SMK jangan hanya berorientasi pada pendapatan. Yang paling penting adalah bagaimana siswa bisa memiliki keterampilan, mampu menghasilkan produk atau jasa, kemudian berani memasarkannya kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan BLUD dapat menjadi sarana strategis untuk menghubungkan proses pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.
Melalui skema tersebut, siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran secara teori maupun praktik, tetapi juga memperoleh pengalaman dalam mengelola produk, memberikan layanan, hingga memahami bagaimana hasil karya mereka memiliki nilai ekonomi.
Paman Yani mencontohkan sejumlah SMK di Kalimantan Selatan telah memiliki kompetensi yang mampu bersaing dengan pelaku usaha di luar lingkungan sekolah. Salah satunya terlihat dari layanan perbengkelan yang dikelola SMK.
Menurutnya, kualitas layanan tersebut bahkan telah dimanfaatkan sejumlah instansi pemerintah untuk melakukan perawatan kendaraan dinas. Kondisi itu menunjukkan bahwa keterampilan yang dimiliki siswa dan tenaga pengelola sekolah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi layanan yang bernilai ekonomi.
“Ketika produk dan jasa yang dihasilkan SMK semakin dikenal masyarakat, tentu akan memberikan kepercayaan. Masyarakat tidak ragu menggunakan produk maupun jasa mereka karena kualitasnya sudah terbukti,” katanya.
Karena itu, Komisi II DPRD Kalsel mendorong pemerintah daerah dan pihak sekolah terus memperkuat tata kelola BLUD SMK agar pengembangannya tetap sejalan dengan tujuan utama pendidikan vokasi.
Penguatan tersebut diharapkan tidak hanya berdampak terhadap kemandirian pengelolaan sekolah, tetapi juga membuka lebih banyak ruang bagi siswa untuk mengenal dunia usaha dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan setelah lulus.
Dengan pengelolaan yang tepat, BLUD SMK dinilai dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, sekaligus menciptakan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu membuka peluang usaha secara mandiri.
Editor : Aditya
