Wartaniaga.com, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya untuk mengawal dan meneruskan aspirasi yang disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Selatan dalam aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di halaman DPRD Kalsel, Kamis (18/6/2026).
Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi damai yang kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama pimpinan DPRD Kalsel. Pertemuan dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., didampingi sejumlah anggota dewan untuk mendengarkan berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan oleh mahasiswa.
Dalam audiensi tersebut, BADKO HMI mengajukan delapan poin tuntutan yang mencakup berbagai isu strategis nasional, di antaranya evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, pengawasan distribusi bahan bakar minyak, penguatan nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi, evaluasi implementasi Undang-Undang Polri, pengurangan ketergantungan terhadap utang negara, evaluasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, audit Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menegaskan bahwa lembaga legislatif daerah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan konstruktif.
“Kami menerima dan menyepakati substansi aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya, tuntutan tersebut akan kami teruskan kepada DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan tindak lanjut di tingkat pusat,” ujarnya.
Menurut Supian HK, sebagian besar isu yang disampaikan mahasiswa berada dalam ranah kebijakan nasional, sehingga DPRD Kalsel berperan sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat daerah dengan lembaga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Ia juga mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan dialogis. Menurutnya, komunikasi yang baik antara mahasiswa dan lembaga legislatif menjadi bagian penting dalam memperkuat partisipasi publik terhadap proses pembangunan dan kebijakan pemerintahan.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Selain menyerahkan dokumen tuntutan, mahasiswa dan anggota dewan juga berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Melalui pertemuan tersebut, DPRD Kalsel kembali menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat serta memastikan setiap aspirasi yang disampaikan dapat diteruskan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
DPRD Kalsel berharap sinergi antara mahasiswa, masyarakat, dan lembaga legislatif dapat terus terjalin guna mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat serta mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Editor: Aditya
