Komisi IV DPRD Kalsel Soroti Minimnya Anggaran Dinas Sosial Tahun 2026

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Minimnya pagu anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sorotan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rapat pembahasan pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut digelar pada Rabu (4/3/2026) di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan lantai 4, Jalan Lambung Mangkurat No.18, Banjarmasin.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pagu anggaran Dinas Sosial yang hanya sebesar Rp69 miliar akibat kebijakan efisiensi. Menurutnya, jumlah tersebut tergolong sangat minim jika dibandingkan dengan banyaknya program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan sosial masyarakat.

“Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Dinas Sosial tadi ini menjadi atensi kami sebagai anggota DPRD, khususnya Komisi IV, untuk memperhatikan dan memperjuangkannya di dalam rapat anggaran nanti dengan pemerintah, baik anggaran reguler maupun perubahan. Program-program sosial kemanusiaan jangan sampai dikurangi karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Gusti Iskandar.

Politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan itu menilai kebijakan efisiensi anggaran sebaiknya diterapkan pada kegiatan yang bersifat seremonial, bukan pada program yang menyangkut kepentingan sosial dan kemanusiaan.

“Kalau hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi kegiatan yang bersifat seremonial monggo, tidak ada masalah. Tapi yang bersifat sosial kemanusiaan jangan. Kebetulan saya juga berlatar belakang sebagai Ketua PMI, sehingga program kemanusiaan ini sungguh-sungguh menjadi kebutuhan bagi masyarakat,” terangnya.

Ke depan, mantan anggota DPR RI tersebut berharap Dinas Sosial Provinsi Kalsel dapat menyusun secara lebih rinci kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mendukung program tersebut.

“Ke depan tentu akan kita perjuangkan. Dengan data kemiskinan di Kalimantan Selatan yang sudah cukup memprihatinkan, persoalan ini harus diselesaikan melalui program-program sosial kemanusiaan yang tepat,” pungkasnya.

Editor: Aditya

Pos terkait