Wartaniaga.com, Banjarmasin – Supian HK selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima dan berdialog langsung dengan massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan di Gedung Paripurna “Rumah Banjar”, Banjarmasin, Jumat (13/3/2026).
Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung di tengah suasana bulan Ramadan dan berjalan tertib serta kondusif. Sebelumnya, massa mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kalsel dan secara bergantian menyampaikan orasi.
Dalam kegiatan tersebut, Supian HK didampingi anggota DPRD Kalsel, yakni Habib Hamid Bahasyim dan Ahmad Sarwani. Sementara pengamanan aksi dilakukan oleh jajaran Polda Kalimantan Selatan yang dipimpin langsung oleh Rosyanto Yudha Hermawan.
Setelah melakukan dialog di halaman kantor DPRD, perwakilan mahasiswa kemudian dipersilakan masuk ke ruang paripurna untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan dewan.
Dalam penyampaiannya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, di antaranya meminta Listyo Sigit Prabowo selaku Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia serta memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas eksternal institusi kepolisian.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti persoalan perizinan nelayan di wilayah Kabupaten Kotabaru yang dinilai masih berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat pesisir dalam menjalankan aktivitas melaut.
Tak hanya itu, massa aksi turut meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal serta memberantas praktik mafia tanah dan pencemaran lingkungan yang dianggap merugikan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Supian HK mengapresiasi sikap mahasiswa yang menyampaikan tuntutan secara tertib dan konstruktif. Ia menyebut berbagai isu yang disampaikan mahasiswa juga menjadi perhatian DPRD Kalsel.
“Gayung bersambut, kami di DPRD Kalsel juga memiliki perhatian terhadap persoalan tersebut. Kami akan mempertimbangkan pembentukan pansus atau satgas khusus untuk menindaklanjuti persoalan mafia tanah dan pertambangan ilegal,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Supian HK juga menerima dan menandatangani seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Ia memastikan aspirasi tersebut akan diteruskan melalui dialog dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dari daerah.
Editor: Aditya
