Wartaniaga.com, Banjarmasin – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya berdampak pada aktivitas dan perekonomian masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan pangan, khususnya di daerah yang terdampak banjir rob dan tingginya curah hujan.
Untuk memastikan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi kebutuhan pangan masyarakat, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel menggelar rapat kerja evaluasi ketahanan pangan bersama mitra kerja terkait. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPRD Provinsi Kalsel Lantai IV, Jalan Lambung Mangkurat No. 8, Banjarmasin, Rabu (7/1/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, sektor pertanian di Kalimantan Selatan saat ini masih dalam kondisi surplus, khususnya pada komoditas padi. Selain itu, sektor peternakan unggas, terutama ayam, juga mengalami surplus produksi.
“Dengan kondisi tersebut, ketersediaan pangan di pasar masih cukup aman. Melalui dinas terkait, sesuai arahan Gubernur, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir, terutama di wilayah Martapura, Kabupaten Banjar. Kami dari DPRD juga turut membantu masyarakat yang terdampak,” ujar politisi yang akrab disapa Paman Yani.
Terkait penanganan banjir ke depan, politisi Partai Golongan Karya ini menekankan pentingnya langkah penanganan yang bersifat menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pihaknya berencana menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk melakukan evaluasi terhadap sungai dan anak sungai di Kalimantan Selatan, khususnya Sungai Martapura, guna dilakukan normalisasi.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan pembagian bantuan. Yang kita perlukan adalah solusi jangka panjang, mulai dari reboisasi hutan hingga normalisasi sungai, terutama Sungai Martapura,” tegasnya.
Senada, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, menambahkan bahwa pihaknya juga menyiapkan gagasan inovatif untuk mengantisipasi risiko gagal panen akibat lahan persawahan yang terendam banjir. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah penerapan pola tanam padi terapung dengan memanfaatkan bambu sebagai media tanam.
Menurutnya, bambu akan disusun menyerupai rakit dan diberi media tanah untuk menanam padi. Selain itu, bambu juga direncanakan ditanam di wilayah rawan longsor, seperti di beberapa titik ruas jalan Banjarbaru–Batulicin, karena akarnya dinilai mampu mengikat tanah.
“Ke depan, bambu ini bisa dimanfaatkan untuk padi terapung. Kalau di Thailand menggunakan busa, kita di Kalimantan bisa memanfaatkan bambu yang tersedia melimpah,” jelas politisi Partai NasDem tersebut.
Rapat kerja evaluasi ketahanan pangan ini dihadiri oleh mitra kerja dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di antaranya Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perdagangan, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Editor: Aditya
