Wartaniaga.com, Banjarbaru– Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK, menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas Kepatuhan dan Kinerja Semester II Tahun 2025, sekaligus pemberian apresiasi atas penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Tahun 2025 kepada 11 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Selasa (23/12) siang.
Dalam sambutannya, H. Supian HK menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Kalsel atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai profesional, independen, dan objektif. Menurutnya, pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap aspek kepatuhan dan kinerja memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan.
“Hasil pemeriksaan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan cerminan sekaligus bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa LHP menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan agar anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“LHP menjadi cermin dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, sehingga setiap anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Andriyanto, dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa pemeriksaan DTT atas kepatuhan dan kinerja merupakan bagian dari komitmen BPK dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja pemerintahan daerah.
Pada kesempatan tersebut, BPK RI Perwakilan Kalsel juga memberikan apresiasi kepada daerah dengan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tertinggi, yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan persentase 97,72 persen, Kabupaten Barito Kuala sebesar 96,77 persen, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 95,5 persen.
Kegiatan ini turut dihadiri para kepala daerah serta pimpinan DPRD kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, termasuk para bupati, wakil bupati, serta ketua dan wakil ketua DPRD, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
Editor: Aditya
Sumber: Humas
