Wartaniaga.com, Bogor– Langkah signifikan dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Nusantara dalam memperkuat perlindungan demokrasi di era digital. Melalui keikutsertaannya dalam program “Dukungan Litigasi Strategis untuk Advokasi Demokrasi Digital” yang diselenggarakan oleh LBH Pers, LBH Borneo Nusantara berkomitmen untuk memperluas peran advokat dalam membela hak asasi manusia, khususnya di ruang digital yang semakin kompleks.
Program yang digelar selama tiga hari, 1–3 Juli 2025, di Bogor ini mempertemukan para advokat, aktivis hak digital, dan pegiat masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka dibekali dengan strategi litigasi yang berdampak sistemik, melalui sesi pendalaman bersama mentor-mentor ahli yang telah lama bergelut dalam isu kebebasan berekspresi dan perlindungan digital.
Salah satu peserta terpilih, Nita Rosita, S.H., yang juga menjabat sebagai Sekretaris LBH Borneo Nusantara, menyatakan bahwa partisipasinya dalam program ini merupakan momen penting untuk merefleksikan berbagai tantangan dalam menegakkan kebebasan berekspresi di era digital.
“Partisipasi saya dalam program ini menjadi momen penting untuk merefleksikan tantangan kebebasan berekspresi di era digital, terlebih juga tentang irisan antara Perlindungan Data Pribadi dan Informasi Publik, sekaligus memperkuat strategi litigasi dalam menghadapi praktik pembungkaman melalui hukum yang nonprosedural,” tegas Nita.
Sebagai bagian dari keluaran program, Nita Rosita mengajukan proposal litigasi strategis yang menyoroti dua isu krusial: kriminalisasi terhadap pegiat demokrasi dan kasus pembunuhan oleh oknum TNI yang hingga kini belum diusut tuntas, terutama terkait dugaan keterlibatan pelaku lain yang belum diproses hukum.
Program ini tidak hanya menjadi ruang penguatan kapasitas hukum, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi kolaborasi multipihak untuk menjamin ruang digital Indonesia tetap demokratis, inklusif, dan terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.
LBH Borneo Nusantara menyatakan akan terus melanjutkan rencana advokasi strategis yang telah disusun oleh Nita Rosita, serta memperluas jejaring untuk memastikan sistem hukum Indonesia memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak digital masyarakat.
“Demokrasi digital bukan sekadar slogan. Ia harus dijamin melalui kerja-kerja hukum yang adil dan prosedural, serta melibatkan publik dalam pengawasan dan advokasi,” pungkas Nita Rosita.
Dengan semakin meningkatnya tantangan terhadap hak digital, keterlibatan lembaga seperti LBH Borneo Nusantara menjadi bagian penting dari ekosistem demokrasi yang sehat. Upaya ini juga menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, data pribadi, dan hak atas informasi publik adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang harus terus dikawal di era digital ini.
Editor : Aditya
