Wartaniaga.com, Banjarbaru – Sejak ditetapkannya Kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sesuai dengan UU No.8/2022 penataan dan pemanfaatan lahan di kota ini terus digenjot. Selain pembangunan infrastruktur juga pengembangan UMKM di kota Juara ini.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru, Abu Yajid Bustami mengatakan untuk pengendalian pangan di kota Banjarbaru salah satunya adalah menerbitkan Perda tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan.
Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di gedung KH Idham Chalid di kawasan komplek perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, Kelurahan Cempaka Banjarbaru, Senin (10/7).
“Yang kedua adalah mengeluarkan peraturan wali kota (Perwali) tentang pemanfaatan pekarangan di kota Banjarbaru. Insha Allah kami juga akan mendukung program provinsi seperti Padi Apung yang akan kita ajarkan,”ungkap Yajid.
Banjarbaru juga mendapat dana bantuan dari Gubernur selaku pemerintah provinsi Kalsel melalui Dinas Pertahanan dan Ketahanan Pangan provinsi Kalsel yaitu dana sarana produksi (Saprodi).
“Beberapa tahun ini produksi padi memang menurun, ini adalah pengaruh iklim. Ada yang kekeringan dan diakhir-akhir ini juga ada hama dan penyakit yang menyerang padi mereka, dari jumlah 1000 Ha ada sekitar 20 Ha yang terkena serangan penyakit.
Upaya yang disarankan lanjut Yajid, agar para petani padi secara serempak, menggunakan bibit unggul, menanam padi bisa setahun dua kali dan tentunya saling berkordinasi dengan tim DKP3.
“Terbukti kami telah mencoba tahun kemaren sekitar 25 Hektar, dan Alhamdulillah hasilnya diangka 4 sampai dengan 5 ton padi yang bisa kita panen atau dihasilkan,”tutupnya.
Editor : Eddy Dharmawan
