Banjarbaru dan HSS Menjadi yang Pertama Miliki CSIRT

Kadiskominfo Kalsel, Muslim

Wartaniaga.com, Banjarbaru- Banjarbaru dan Hulu Sungai Selatan ( HSS) akan menjadi daerah pertama di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memiliki CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di 2023 ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel, M Muslim, mengatakan perkembangan era digital yang semakin pesat diikuti dengan ancaman siber yang juga semakin tinggi, maka sangat penting bagi pemerintah memiliki CSIRT.

“Informasi yang ada di pemerintahan menjadi salah satu sasaran serangan siber. Oleh karena itu, Dinas Kominfo provinsi secara bertahap mendorong seluruh kabupaten/kota membentuk CSIRT, salah satunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucap Muslim, Banjarbaru, Senin (20/2) lalu.

Sementara itu, Kepala Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi, M Noor Ikhwanadi, mengungkapkan sosialisasi dan asesmen untuk pembentukan CSIRT kabupaten/kota telah dimulai sejak 2021.

Sejauh ini, sambungnya kesiapan ditunjukkan oleh dua kabupaten/kota tersebut, dan kemungkinan besar disusul oleh Banjarmasin pada 2024.

“CSIRT ini major projectnya BSSN, yang dimulai sejak tahun 2019. Karena pandemi COVID-19, BSSN baru menyelesaikan target untuk seluruh provinsi di Indonesia pada tahun ini, sehingga pengembangan ke kabupaten/kota baru dimulai 2024. Karena di 2023 ini baru dua daerah yang siap, kami pun telah berkoordinasi dengan BSSN. Tahun depan, kami menargetkan Banjarmasin,” kata Ikhwan.

Ikhwan menjelaskan, CSIRT merupakan pilar penting keamanan siber, yang menjalankan tiga area layanan, yakni reaktif, proaktif, dan manajemen kualitas layanan.

Menurutnya, terbentuknya CSIRT di pemerintah pusat dan daerah memudahkan kolaborasi untuk mengatasi insiden siber yang terjadi di pemerintah.

Ia menjelaskan CSIRT ini berperan dalam mendukung pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih di pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) yang saat ini dijalankan.

“Seperti data dan informasi yang dimiliki dinas terkait perizinan, jika sistem dan datanya tidak dilindungi, tentu akan merugikan pengguna layanan dan berdampak terhadap reputasi pemerintah. Untuk itu, literasi dan peningkatan kompetensi SDM keamanan informasi lingkup Pemprov Kalsel akan terus dilakukan, disertai publikasi konten internet aman bagi masyarakat,” papar Ikhwan.

Editor : Aditya

Pos terkait

banner 468x60