Gugatan Mempertahankan Ibukota Kalsel Memasuki Sidang Perdana

  • Whatsapp
L

Wartaniaga.com, Banjarmasin- Gugatan untuk mempertahankan Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah memasuki sidang perdana. Dilaksanakan secara online melalaui aplikasi zoom meeting dilaksanakan sidang pertama Pengujian Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 untuk Uji Formil dengan Nomor Perkara 58/PUU-XX/2022 dan Uji Materiil dengan Nomor Perkara 59/PUU-XX/2022, Senin (23/5).

Sebagai pemohonnya adalah Kadin Kota Banjarmasin, Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi dengan Tim Kuasa Hukum yakni Kantor Hukum Borneo Law Firm (BLF) dan juga uji formil dan uji materiil yang Pemohonnya Walikota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin dengan kuasa hukum Bagian Hukum Pemko Banjarmasin dengan Nomor Perkara 60/PUU-XX/2022
“ Tujuan pengujian ini dimaksudkan agar mempertahankan Ibukota Provinsi Kalsel agar tetap di Banjarmasin, ‘ jelas Direktur BLF, Muhammad Pazri SH.MH.

BACA JUGA:  Menuju Pra Popnas, Dispora Kalsel Gelar Popda

Dikatakannya, pada persidangan hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan yang mana dilaksanakan melalui hakim panel yang terdiri dari 3 orang Hakim yakni : Saldi Isra, Ketua Majelis Hakim Panel, Manahan M. P. Sitompul, Anggota Majelis Panel dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, kata Pazri telah disampaikan nasihat-nasihat hakim kepada Tim Hukum Borneo Law Firm berupa kedudukan agar diuraikan lagi mengenai kedudukan hukum Kadin kota Banjarmasin dalam AD/ART-nya
Selain itu, berkaitan dengan alasan formil agar diuraikan lebih detail terkait cacat formilnya pembentukan Undang-Undang Tersebut agar mempermudah majelis hakim untuk mengujinya.

“Dan berkaitan dengan alasan materiil agar disarankan disederhanakan batu uji di UUD 1945 kira-kira mana yang lebih paling menguntungkan, sehingga cukup yang menguntungkan itu saja yang diuraikan,” jelasnya.

BACA JUGA:  Tak Mau Timbulkan Kerumunan, PWI Kalsel Hanya Sembelih 2 Ekor Sapi

Kemudian Tim Hukum Borneo Law Firm diberikan waktu selama 14 hari untuk menyampaikan perbaikan berdasarkan masukan-masukan Majelis Hakim Panel, baru kemudian setelah perbaikan tersebut disampaikan ke Mahkamah Konstitusi nantinya akan dijadwalkan ulang untuk sidang lanjutannya.

“ Dari masukan-masukan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Panel tersebut kami beranggapan Majelis Hakim Panel juga berantusias dalam menangani perkara ini. Dan harapan besar kami somoga permohonan ini dikabulkan,” kata Pazri.

Persidangan hari ini juga dihadiri Ketua Kadin Kota Banjarmasin yakni M. Akbar Utomo Setiawan, Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi dengan Tim Kuasa Hukum yang yakni Dr. Muhamad Pazri, S.H. , M.H., Hidayatullah, S.H., Muhammad Iqbal S.H., M.H.

BACA JUGA:  Pemkab HSU Latih Keterampilan Kerja 96 Pemuda

Selain itu, Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina dan sempat juga berhadir Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya dengan Tim Kuasa Hukum yang berhadir Dr. Lukman Fadlun, S. H., M. H., Jeffry, S.H., Untung Eko Laksono, S.H.

Editor :Aditya

L

Pos terkait