Imbas Banjir, 53 Warga Gugat Pemprov Kalsel

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Banjarmasin- Sebanyak 53 orang warga Kalimantan Selatan yang telah memberikan kuasa kepada Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalimantan Selatan untuk melakukan gugatan terhadap Pemprov Kalsel.

Koordinator Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel, Muhamad Pazri, S.H., M.H. mengatakan 53 orang tersebut terdiri dari berbagai macam wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yakni ada yang dari wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tim Advokasi Hukum Banjir Kalsel

“Tanggal 29 Maret 2021 Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel membuat surat Keberatan lalu kemudian dikirimkan dan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalsel pada tanggal 30 Maret 2021 dan tidak ada tanggapan,” bebernya.

Ia menjelaskan, karena tidak ada tanggapan dari Pemprov Kalsel maka kemudian Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalimantan Selatan membuat banding admistratif.

BACA JUGA:  Tahun 2021 DLH Kalsel Akan Miliki Pembakar Sampah

Lanjut, pihaknya menyampaikan surat kepada Atasan Pemprov Kalsel yakni Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 April 2021 kemudian dikirimkan melalui jasa pengiriman pada tanggal 14 April 2021 dan diterima oleh persuratan kepresidenan Republik Indonesia pada tanggal 16 April 2021.

“Surat Keberatan yang dilayangkan tidak ada tanggapan dari Presiden Republik Indonesia,” ucapnya.

Selanjutnya, atas hal tersebut maka Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalimantan Selatan mengajukan gugatan terhadap Pemprov Kalsel dengan pokok Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Melalui layanan E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari jum’at tanggal 28 Mei 2021 Nomor Register Pendaftaran Online BJM-052021l4U.

BACA JUGA:  Percepatan Pencegahan Covid, Paman Birin Minta Gugus Tugas Solid Bekerja

Adapun gugatan yang dilayangkan sebagai berikut:
Tindakan Admistrasi Pemerintah dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) dengan tidak melakukan pemberian informasi peringatan dini (Early Warning System) banjir kalimantan selatan Sekitar Bulan Januari 2021.

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)
Tindakan Admistrasi Pemerintah dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) dengan lambatnya penanggulangan pada saat tanggap darurat (Emergency Response) banjir kalimantan selatan Sekitar Bulan Januari 2021.

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)
Tindakan Admistrasi Pemerintah dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) dengan tidak membuat Peraturan Petunjuk Teknis berupa Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan.

BACA JUGA:  Melawan Corona, Warga Banjarmasin Melakukan Penyemprotan Disinfektan Secara Mandiri

Selain itu, Inti gugatan juga meminta adalah:

Menghukum Pemprov Kalsel untuk menerbitkan Peraturan Gubernur Tentang Penanggulangan Bencana Banjir dari Perencanaan, Adaptasi Bencana, Mitigasi Bencana,Kelembagaannya.

Menghukum Pemprov Kalsel untuk melakukan evaluasi Sistem informasi peringatan dini (Early Warning System) dan tanggap darurat (Emergency Response) di Kalimantan Selatan.

Menghukum Pemprov Kalsel untuk melakukan evaluasi perizinan pertambangan dan evaluasi pengelolaan kegiatan pertambangan di wilayah kalimantan selatan, serta penegakan hukum lingkungan hidup di wilayah Kalimantan Selatan.

Menghukum Pemprov Kalsel untuk membayar Kerugian kepada masyarakat terdampak Banjir Kalsel.


Editor : Aditya

L

Pos terkait