Menurut Mansyur, pasca kejadian pemancungan kepala itu bahwa saksi dari masyarakat di Martapura, banyak yang tidak mengenal keluarga dari sosok panglima tersebut. Ia menelaah wilayah asal panglima tersebut dari aspek teritorial, yang menyebutkan muasal dari wilayah Pajukungan
Demang Lehman tercatat memiliki putra bernama Gusti Djadin. Hal ini terungkap ketika terjadi insiden serangan Mayor Koch ke wilayah Pajukungan dan Alai. Pada serangan tersebut kaki Gusti Djadin terluka. Pada sumber lain tertulis bahwa Demang Lehman memiliki dua istri. Istri kedua bernama Ratuoe Atidja. Selain itu Demang Lehman juga memiliki mertua bernama Pembakkal Koenoer (Pambakal Kunur).
Sementara, pencarian kepala (tengkorak) Demang Lehman masih pemburuan para peneliti, sejarawan dan budayawan, yang menurut katalog online bahwa keberadaannya di Museum Anatomi Belanda. Disimpan dalam formaldehyde di Leiden University Medical Center (LUMC).
Tetapi, kata Mansyur, peneliti Donald Tick tidak sempat melihat tengkorak Demang Lehman yang ada di museum tersebut.
“Beberapa tahun kemudian, pada sumber lain dituliskan bahwa kepada Demang Lehman disimpan di Museum Volkenkunde atau Etnologi Nasional di Leiden, yang merupakan salah satu koleksi-koleksi paling awal,” katanya.
Sejarawan FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) M. Z Ariffin Anis, berpandangan tentang kultural orang dahulu mengenai pemenggalan kepala di era post kolonial. Pasalnya, ia merasa bahwa sakralnya sebuah kepala seorang pejuang atau panglima Banjar yang kini belum ditemukan, bagaimana ritual dan memaknai sebuah pemakaman; jasad tanpa kepala, seperti halnya orang Dayak Ngaju dimakamkan pantang tanpa sehelai tubuhnya terpisah.
“Artinya, mereka sudah mengencingi kultur kita. Kepala dari panglima kita tidak dikembalikan, bahkan masih menjadi misteri hingga sekarang,” tegasnya.
Berbeda dengan Taufik Arbain, mewakili dari Kesultanan Banjar. Ia mengatakan pengembalian kepala tengkorak Dehman Lemang telah diupayakan pada tahun 2012-2013.
Waktu itu bersama Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin dan Kesultanan Banjar, ia mengatakan telah berkoordinasi kepada kerajaan Belanda.
“Namun, realisasi itu tidak mudah karena harus melalui negara Republik Indonesia (RI) dengan Negara Belanda tersebut, bukan hanya cukup kesepakatan antar sesama kerajaan saja. Jadi, goverment antar goverment,” ucapnya.
