Sedangkan untuk permasalahan LPG 3 kilogram, pria yang juga menjabat sebagai Pj Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin ini menyampaikan, bahwa di Kota Banjarmasin stok LPG yang tadinya sempat mengalami kekurangan sekarang sudah mencukupi, termasuk armada pengangkutnya juga ia sebutkan telah beroperasi seperti biasa.
Dalam Rakor itu Pj Gubernur Syafrizal berharap, berkaitan dengan isu di wilayah perbatasan, para bupati dan walikota hendaknya tidak mengeluarkan izin apa pun di kawasan perbatasan, bila kawasan tersebut masalah tapal batasnya masih bersengketa.
“Berdasarkan Undang-Undang Ciptakerja kita tidak bisa mengeluarkan izin apa-apa kalau batasnya nggak beres. Jadi kalau batasnya masih indikatif, kita nggak bisa mengajukan,” ujarnya.
Meski begitu, ia sebagai ASN Kemendagri yang menangani masalah batas wilayah, bersedia membantu semua kepala daerah di Kalsel, untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah.
“Jadi mumpung saya Pj di sini, kalo batas daerah yang ada di Kalimantan Selatan diselesaikan mumpung ada saya, sehingga bisa memfasilitasi,” katanya.
