“Tidak hanya DPRD Kalsel, akan tetapi Pemerintah Provinsi maupun SKPD juga melakukan rasionalisasi,” katanya.
Lebih lanjut, setelah melakukan perbaikan catatan dari Kementerian Dalam Negeri dan akan disampaikan kembali, sehingga dapat dilaksanakan.
Ia juga mengakui setiap melakukan rencana perubahan anggaran terdapat beberapa catatan, akan tetapi hal itu setiap tahunnya mengalami perubahan kearah yang lebih baik.
“Jika sudah di perbaiki, selanjutnya sudah bisa dijalankan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan Ir, H Nurul Fajar Desira mengatakan anggaran perubahan terkhusus untuk penanganan pandemi Covid-19 tidak mengalami kendala.
“Khusus untuk penanganan Covid-19 aman,” katanya.
Selain itu, anggaran yang digunakan juga menyangkut masalah jaringan pengamanan sosial, dan penanggulangan dampak lingkungan.
Penulis : Aditya
