Terkait Anggaran Perubahan 2020, Pemprov dan Dewan Kalsel diminta Lakukan Rasionalisasi

  • Whatsapp

Wartaniaga.com,Banjarmasin- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan, harus melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap anggaran yang akan dijalankan.

Hal tersebut dilakukan mengingat terdapat beberapa catatan yang dilayangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam melangsungkan APBD Perubahan tahun 2020.

Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin SE, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun DPRD Kalsel harus melakukan rasionalisasi terhadap anggaran perubahan tahun 2020.

“Pemerintah Provinsi juga dituntut untuk mempertahankan secara terus menerus mengganggarkan terkait kompetensi,” ucapnya.

Ia mengatakan DPRD Provinsi Kalsel mendapat catatan dari Kementerian Dalam Negeri yang diantaranya melakukan rasionalisasi terhadap anggaran perubahan tahun 2020.

BACA JUGA:  Banyak Sengketa Tanah, Program Bedah Rumah Dibatalkan

Lanjutnya, Dewan Kalsel juga menerima beberapa catatan, diantaranya rasionalisasi yang mana harus mematuhi beberapa aspek, efektivitas, efesiensi, dan kewajaran, serta penghematan penggunaan anggaran.

“Kita memang diminta untuk melakukan rasionalisasi, yang mana hal ini akan dibahas oleh Sekretaris Dewan bersama Komisi I (satu),” ujarnya.

Selain itu Kementerian Dalam Negeri juga meminta Pemerintah Provinsi untuk memperhitungkan kembali pembelian barang dan jasa, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata.

Pos terkait