Mengingatkan jika regulasi yang lemah akan menimbulkan sebuah spekulasi harga yang berbeda yang nantinya akan menimbulkan persoalan hukum seperti korupsi. Menyikapi keinginan tersebut, maka JMSI akan menggagas pertemuan para pihak untuk membedah persoalan ini.
“Kami akan fasilitasi untuk pertemuan tersebut, pada intinya baik JMSI dan Diskominfo sama-sama tidak akan terjebak dan dirugikan atas regulasi yang tidak kuat itu” ungkap Sekjen JMSI.
Keduanya memandang penting untuk membentuk regulasi soal harga yang akan disepakati bersama. Harus ada patokan dengan harga terendah dan harga tertinggi soal advertorial tersebut.
Disinggung terkait dengan perusahan pers yang tidak bernaung di Dewan Pers, Haris mengatakan jika itu konyol dan tak berdasar.
“Masa lembaga Negara dilemahkan oleh sebuah organisasi yang hanya mengantongi akta notaris dengan pengesahan Kemenkuham, kami menolak itu,” tegas Haris Tome sambil berharap agar perusahan pers pun wajib menempatkan para wartawan yang sudah mengantongoi sertifikat wartawan.
Soal regulasi ini juga akan memuat kriteria media dengan grate tertentu dan persoalan teknis akan dibahas bersama nanti. Minimal tahun 2021 sudah mendapat kesepahaman bersama terkait kerjasama ini.
“Kami akan membawa persoalan ini dalam rapat pleno Pengurus Pusat JMSI nanti. Ini penting karena kita sama-sama memiliki itikad yang baik untuk menghidupkan perusahan pers di daerah,” tegas Mahmud.
Adapun Sekjen didampingi oleh Pengurus Daerah JMSI Gorontalo, Ridwan Mooduto sebagai Ketua JMSI Gorontalo dan Syahril Soleman selaku Sekretaris JMSI Gorontalo.
Sumber : JMSI
Editor : Aditya
