Tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, ketidakjelasan parameter berbagai kebijakan itu tak lepas dari ketiadaan sikap pemerintah merumuskan rencana aksi nasional atau national plan of action dalam strategi penanganan covid-19.
“Sampai sekarang saya belum pernah melihat rencana aksinya. Ini kan harus dibuat, disusun, bagaimana mengatasi perang dengan virus. Harus punya strategi dengan baik, harus punya juga target kapan mau mengakhiri, kalau tidak, ya kerjanya dari hari ke hari tambal sulam saja,” ucap Pandu, Senin (27/4).
Gugus tugas yang dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo dinilai Pandu minim peran dalam menyusun strategi penanganan covid-19. Pasalnya, gugus tugas memang hanya pelaksana dengan strategi yang tetap disusun oleh pemerintah.
“Jadi gugus tugas kan memang pelaksana tugasnya, yang memikirkan strategi, ya pemerintah. Padahal kita tahu tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah,” katanya.
Dalam penerapan kebijakan PSBB misalnya, menurut Pandu, merupakan salah satu strategi pemerintah yang mestinya efektif untuk menekan laju penyebaran covid-19. Namun indikator keberhasilan PSBB hingga saat ini tak jelas.
Pandu mengatakan, indikator keberhasilan PSBB mestinya dapat diukur dengan pengumpulan data kuantitatif yang diperoleh dari pengamatan di lapangan. Misalnya persentase kerumunan orang, persentase orang yang bekerja di rumah, persentase orang yang menggunakan masker, dan sebagainya. Apabila pelanggaran masih tinggi, artinya penerapan PSBB itu tak berjalan efektif.
