“Kami sudah usulkan bagaimana mengukur orang selama PSBB, misal dengan melihat proporsi penduduk berapa banyak yang stay at home, kemudian persentase titik kerumunan yang dipantau, kemudian persentase warga keluar pakai masker. Itu indikator yang bisa dimanfaatkan,” terangnya.
Namun selama ini indikator tersebut tak terukur dengan jelas. Padahal dalam penerapan kebijakan, menurut Pandu, harus ada kuantifikasi jelas agar berjalan maksimal. Hal ini pula yang menyebabkan penerapan PSBB tak berdampak signifikan pada jumlah kasus positif di Jakarta, meski belakangan diklaim melambat.
“Padahal kan strateginya sudah ada pilihan PSBB, tapi kita tidak punya strategi monitoring implementasi. Jadi memang ada masalah di manajemen penanggulangan respons. Sementara masyarakat butuh kepastian, dunia bisnis juga butuh kepastian,” tuturnya.
Terkait penetapan zona merah, Pandu justru berbeda pendapat. Ia menilai tak perlu ada penetapan zona merah yang berbeda-beda di tiap daerah. Sebab, semua daerah di Indonesia saat ini sebenarnya sudah masuk kategori zona merah mengingat kasus positif covid-19 yang sudah ada di tiap daerah di Indonesia.
Bahkan, menurutnya, berdasarkan keterangan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penularan covid-19 di Indonesia sudah termasuk community transmission atau penularan yang sudah tidak dapat dilacak lagi sumbernya.
“Jadi semua wilayah (zona) merah, semua wilayah berisiko. Virus itu tidak mengenal zona,” ucapnya.
Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi menilai pemerintah memang tak memiliki standar tetap dalam menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk penentuan zona merah suatu daerah. Hal ini menunjukkan kesulitan pemerintah dalam mengimplementasikan aturan di lapangan.
Juru bicara pemerintah khusus penanganan covid-19 Achmad Yurianto sempat menjelaskan, penentuan zona merah mengacu pada kajian epidemiologi atau kadar penularannya. Apabila sebaran makin luas dan penularan banyak terjadi secara lokal, maka daerah tersebut berpotensi ditetapkan sebagai zona merah.
Kendati demikian, Yurianto menyatakan pemerintah tidak menggunakan istilah zona merah dalam menentukan suatu wilayah. Karena itu, dia tidak bisa menyebutkan berapa kota kini masuk kategori zona merah virus corona. Terminologi yang dipakai, kata Yurianto, adalah PSBB.
