Dewan Inginkan LPSE Lebih Aktif Lakukan Proses Lelang

  • Whatsapp

Wartaniaga.com,Banjarmasin–DPRD Kota Banjarmasin menghendaki Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setempat lebih aktif melakukan proses paket lelang. Lantaran sampai saat ini, capaian target dari 137 peket hanya terealisasi 33 paket lelang dengan serapan anggaran 9,10 persen pada semester pertama.

Hal inilah yang diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Matnor Ali kepada sejumlah wartawan digedung DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (22/5).

Muat Lebih

Menurutnya, memang adanya regulasi baru dari pemerintah pusat terkait dokumen lelang dan peraturan Kementerian PUPR tentang klasifikasi lelang barang yang dinilai membuat terhambatnya dan terlambatnya lelang proyek tersebut.

BACA JUGA:  87 Orang Anggota IWAPI Kalsel Ikuti Rakernas

“Dalam keadaan itu sebaiknya pihak terkait melakukan jemput bola dan lebih diteliti dulu,” ujar politikus partai Golkar ini.

Dirinya  juga menyayangkan, SKPD dan LPSE setempat kurang koordinasi, sehingga menimbulkan keterlambatan lelang. Ini juga terungkap setelah adanya rapat koordinasi bersama Komisi III DPRD Banjarmasin, ditemukan ada dokumen yang tidak lengkap. “Kami harap hal itu tidak terjadi lagi,”tuturnya.

Sementara itu, Kepala LPSE Kota Banjarmasin, Joko Pitoyo mengungkapkan keterlambatan lelang yang tayang di LPSE ini disebabkan lambatnya SKPD terkait ada kesalahan mengirimkan dokumen lelang. Belum lagi ada regulasi baru yang menjadi salah satu faktor penghambat dan penghalang.

Pihaknya berjanji, semua paket lelang akan ditayangkan di LPSE Banjarmasin pada bulan Juli mendatang. Dari data tersebut, memang Dinas PUPR Banjarmasin yang paling banyak paket lelang pekerjaan, yakni sejumlah 66 paket pekerjaan. Dari hal itu, hanya 24 yang baru dilelangkan dan dua paket yang sudah selesai dilaksanakan.

BACA JUGA:  Pulang Umroh, Kai Api di Sambut Walikota

Selain itu, Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Arifin Noor mengatakan, lambatnya paket lelang yang tayang di LPSE memang lantaran terbitnya regulasi baru. Sehingga baik pemerintah maupun asosiasi penyedia jasa harus menyesuaikan. “Memang regulasi baru ini demi perbaikan hasil. Namanya regulasi baru, semua harus menyesuaikan dan mencocokkan semuanya”kata Arifin.

Kepala Dinas Perkim Banjarmasin, A Fanani Saifuddin menyampaikan juga pekerjaan mereka lebih menyangkut pembebasan lahan. Bahkan anggaran yang terbesar ada di pengadaan lahan mencapai angka 80 persen dibayarkan di akhir tahun nanti. “Ini bedanya kami, serapan memang akan terlambat, namun hal ini akan selesai pada akhir tahun”ungkapnya.

Reporter : Fathur Rahman

Editor : Didin Ariyadi

Foto : Fathur Rahman

BACA JUGA:  Suriansyah Murhaini Digadang Nahkodai KKB Kalteng

 

 

Pos terkait