Wartaniaga.com, Banjarmasin – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang tetap terjaga di tengah dinamika global menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui diversifikasi sumber pertumbuhan dan sinergi kebijakan.Wartaniaga.com
Hal tersebut mengemuka dalam diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis (24/9).
Mengusung tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan”, kegiatan tersebut mempertemukan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), akademisi, perbankan, pelaku usaha, investor, serta media.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan CORE Indonesia turut hadir memberikan perspektif mengenai perkembangan ekonomi dan kondisi fiskal daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, HM Syarifuddin, dalam keynote speech menekankan pentingnya LPP sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan perhatian pada tiga agenda utama, yakni menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan pengendalian inflasi, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif, serta menjaga kualitas belanja sekaligus membuka sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aloysius Donanto H. W., mengatakan LPP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen asesmen ekonomi secara berkala, tetapi juga menjadi instrumen untuk memahami posisi dan arah perekonomian daerah sekaligus mendukung perumusan kebijakan.
“Pada triwulan II 2026, perekonomian Kalimantan Selatan tercatat tumbuh 5,28 persen (yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen (yoy),” ungkapnya.
Meski mencatat pertumbuhan positif, perekonomian Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satunya adalah struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya batu bara, sehingga relatif rentan terhadap dinamika harga komoditas global.
“Selain itu, hilirisasi batu bara masih menghadapi tantangan dari sisi teknis maupun keekonomian, sementara penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa menjadi tantangan dalam menjaga ruang fiskal daerah,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Aloysius, semakin menegaskan pentingnya memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih beragam melalui sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.
Diversifikasi ekonomi diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, hingga pariwisata.
“Diversifikasi ekonomi terus diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, belanja daerah juga didorong semakin produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, kebutuhan pembangunan yang lebih besar diharapkan dapat didukung melalui investasi swasta dan skema kemitraan, termasuk dengan mempercepat proses perizinan.
“Melalui forum ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pemangku kepentingan mendorong semakin kuatnya pemahaman bersama mengenai kondisi dan prospek perekonomian Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan LPP dan Kajian Fiskal Regional sebagai referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Di sisi lain, dunia usaha dan perbankan diharapkan terus menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan.
Ke depan, sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat fondasi ekonomi Kalimantan Selatan, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian secara berkelanjutan.
Upaya itu dilakukan melalui pengembangan sumber pertumbuhan yang semakin beragam, penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif, serta penguatan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil agar mampu menjawab tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Editor : Eddy Dharmawan
