Wartaniaga.com, Banjarmasin – Kinerja penerimaan pajak di Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan tren positif hingga Agustus 2026. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp8,57 triliun, atau 56,50 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp15,16 triliun.
Capaian tersebut tumbuh 29,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, realisasi penerimaan pajak tersebut berada di atas proyeksi hingga Agustus 2026 yang diperkirakan sekitar Rp7,76 triliun.
Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Provinsi Kalimantan Selatan dalam forum Assets and Liabilities Committee (ALCo) di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Jumat (25/9).
Dari sisi jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri menjadi kontributor terbesar dengan realisasi sekitar Rp3,02 triliun, atau 35,21 persen dari total penerimaan pajak Kalsel. Penerimaan ini juga tumbuh signifikan sebesar 246,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, PPh Pasal 21 mencatat penerimaan sekitar Rp1,12 triliun dengan pertumbuhan 43,64 persen. Adapun PPh Pasal 25/29 Badan terealisasi sekitar Rp1,90 triliun, meski masih mengalami kontraksi sebesar 10,45 persen.
Secara umum, mayoritas jenis pajak dominan mencatat pertumbuhan positif hingga Agustus 2026.
Pertambangan Masih Jadi Penopang Utama
Dari sisi sektor usaha, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penopang terbesar penerimaan pajak Kalsel. Sektor ini berkontribusi sekitar 23,91 persen terhadap total penerimaan pajak dan tumbuh 146,60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain pertambangan dan penggalian, penerimaan pajak juga ditopang sektor transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, serta sejumlah sektor utama lainnya.
Sektor industri mencatat pertumbuhan tertinggi di antara sektor-sektor utama. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran masih mengalami kontraksi sebesar 13,90 persen.
Secara kewilayahan, KPP Madya Banjarmasin mencatat realisasi penerimaan terbesar hingga Agustus 2026, yakni sekitar Rp5,93 triliun, dengan pertumbuhan 43,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari enam KPP yang membukukan penerimaan di wilayah Kalimantan Selatan, lima KPP mencatat pertumbuhan positif. Sementara KPP Pratama Banjarbaru masih mengalami kontraksi.
Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut berjalan seiring dengan kondisi perekonomian Kalimantan Selatan yang tetap tumbuh positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Kalsel tumbuh 5,28 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Hingga akhir Agustus 2026, pendapatan negara di Kalimantan Selatan juga mencapai Rp11,07 triliun, tumbuh 28,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Mewakili Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Pratikno, mengatakan pertumbuhan penerimaan pajak hingga Agustus menjadi capaian positif yang perlu terus dijaga hingga akhir tahun.
Menurutnya, Kanwil DJP Kalselteng terus mendorong kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan, kegiatan penyuluhan, pengawasan, serta pelaksanaan tugas perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi bagian penting dalam menjaga penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan,” ujarnya.
Melalui forum ALCo, perkembangan pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan diharapkan dapat tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Sinergi antarunit Kementerian Keuangan serta dukungan para pemangku kepentingan, termasuk media, juga terus diperkuat untuk memperluas informasi mengenai kondisi fiskal dan pengelolaan keuangan negara di Kalimantan Selatan.
Dengan demikian, pengelolaan fiskal diharapkan semakin efektif dan mampu memberikan dukungan terhadap pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Editor : Eddy Dharmawan
